Menkeu Ungkap Respons Pemerintah Hadapi Pandemi pada Forum ASEAN

Sri Mulyani menyatakan respons pertama yang diambil pemerintah adalah menghapus batasan defisit maksimal tiga persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Batasan ini, menurut Sri, sudah diadopsi pemerintah selama lebih dari 15 tahun.

“Namun agar kita terus juga menjaga disiplin di sisi fiskal, penghapusan batasan ini hanya diperbolehkan selama tiga tahun yang diatur melalui Undang-undang,” kata Menkeu dalam keterangan persnya.

Sri Mulyani melanjutkan, respon berikutnya yang diambil pemerintah adalah Melakukan refocusing anggaran dalam situasi pandemi yang penuh ketidakpastian. Kebijakan ini menekankan pada pentingnya fleksibilitas anggaran dalam mengakomodasi kebutuhan belanja negara terhadap penanganan Covid-19.

“Kami dapat memindahkan pengeluaran pemerintah pusat dari pengeluaran non-kesehatan menjadi pengeluaran kesehatan, dari pengeluaran non-sosial menjadi pengeluaran jaring pengaman sosial, untuk menciptakan keamanan sekaligus prioritas,” kata Sri Mulyani.

Sebagai respons ketiga, Sri Mulyani mengatakan bahwa burden sharing diterapkan antar Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah daerah (Pemda).

“K/L harus melakukan pemotongan anggaran yang tidak prioritas dan terkait langsung dengan penanganan pandemi,” kata Menkeu. “Sedangkan, Pemda diinstruksikan untuk melakukan refocusing anggarannya untuk penanganan Covid.”

Menkeu juga melakukan sinergi dengan Bank Indonesia (BI) dalam memenuhi kebutuhan tambahan pembiayaan untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Hal ini diatur melalui Surat keputusan Bersama (SKB) antara Menkeu dengan Gubernur BI.

Selain itu, Menkeu juga menekankan pentingnya dukungan Pemerintah terhadap pemulihan ekonomi. “Pemerintah menyadari bahwa para pelaku usaha perlu diberikan dukungan, salah satunya adalah melalui relaksasi pembayaran pajak dan pemberian insentif pajak,” ujarnya.