OJK Komitmen Dukung Pembiayaan Berkelanjutan, Siapkan Aksi Strategis
Jakarta, FORTUNE - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso, mengatakan lembaganya berkomitmen melaksanakan kebijakan keuangan berkelanjutan demi ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Lembaga ini telah menyiapkan empat langkah strategis demi mengembangkan prinsip keuangan berkelanjutan.
"OJK memegang komitmen jangka panjang terhadap sustainable finance untuk memastikan kelancaran transisi menuju ekonomi rendah karbon,” kata Wimboh dalam keterangan resmi seperti dikutip pada Rabu (3/11).
Menurutnya, OJK mendukung komitmen pemerintah terhadap Perjanjian Paris. Dukungan yang sama juga diberikan untuk mencapai target net zero emission (NZE).
Pernyataan Wimboh disampaikan dalam acara Ministerial Talks yang digelar oleh Kementerian Lingkungan Hidup, sebagai bagian dari konferensi perubahan iklim COP26 di Glasgow, Skotlandia. COP26 merupakan forum tingkat tinggi lebih dari 100 pemimpin negara dalam membahas serta menanggulangi isu perubahan iklim.
1.Nilai pembiayaan berkelanjutan
Berdasarkan data terkini OJK, perbankan telah menyalurkan pembiayaan berkelanjutan US$55,9 miliar atau setara Rp809,75 triliun. Hampir 50 persen bank yang mewakili 91 persen total aset industri juga menunjukkan komitmen kuat dalam mengimplementasikan keuangan berkelanjutan.
Data OJK juga menunjukkan bahwa penerbitan obligasi hijau (green bond) di pasar domestik bernilai Rp500 miliar. Namun, jumlah ini baru setara 0,01 persen dari total outstanding obligasi.
Sementara itu, global sustainability bond yang diterbitkan oleh emiten (perusahaan tercatat) Indonesia telah mencapai lebih dari Rp31,6 triliun. Selain itu, portofolio pendanaan campuran (blended financing) telah mendapatkan komitmen Rp35,6 triliun.
2.Roadmap OJK
OJK, kata Wimboh, telah melihat risiko perubahan iklim serta krisis energi yang meningkatkan tekanan pada perekonomian global. Tingginya biaya transisi menuju perekonomian rendah karbon dinilai menantang dalam mempercepat implementasi pembiayaan berkelanjutan.
“Risiko perubahan iklim tersebut harus diperlakukan sebagai prioritas tinggi dan perlu dikurangi dengan upaya kolaboratif seluruh pemangku kepentingan,” katanya.
Komitmen otoritas dalam mengakselerasi keuangan berkelanjutan telah diwujudkan dalam penerbitan Roadmap Keuangan Berkelanjutan 2015–2019. Kemudian, perencanaan itu dilanjutkan sebagai tahap kedua pada 2020–2024.
Sasaran strategis Roadmap Keuangan Berkelanjutan yaitu: terciptanya ekosistem yang mendukung percepatan keuangan berkelanjutan, peningkatan pasokan dan permintaan dana maupun instrumen keuangan yang ramah lingkungan, dan penguatan pengawasan dan koordinasi dalam penerapan keuangan berkelanjutan.
3.Berbagai langkah strategis
Lembaga Sustainable Banking and Finance Network (SBFN) tahun ini telah memasukkan Indonesia (dan Cina serta Kolombia) sebagai negara dalam tahap konsolidasi regulasi keuangan berkelanjutan. Tahapan ini selangkah lebih maju dari sebelumnya.
OJK telah menyiapkan empat langkah strategis penerapan prinsip keuangan berkelanjutan: penyelesaian penyusunan taksonomi hijau, pengembangan kerangka manajemen risiko untuk industri terkait iklim, skema pembiayaan proyek yang inovatif dan feasible terhadap keuangan berkelanjutan, dan peningkatan kesadaran serta pengembangan kapasitas bagi seluruh pemangku kepentingan.
“Untuk mengakselerasi dan mengefektifkan penerapan prinsip keuangan berkelanjutan di sektor jasa keuangan, OJK telah membentuk Satuan Tugas Keuangan Berkelanjutan yang terdiri dari berbagai institusi keuangan, baik dari perbankan, pasar modal maupun IKNB,” katanya.
