Raden Pardede menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di kisaran 5 persen karena terlalu bergantung pada konsumsi dan belanja pemerintah yang memiliki batas defisit APBN maksimal 3 persen.
Ia menekankan pentingnya menghidupkan kembali sektor swasta yang memiliki potensi aset hingga 75 persen dari total ekonomi nasional melalui stimulus kebijakan dan dukungan kredit perbankan.
Raden juga meminta pemerintah memperbaiki komunikasi kepada publik, investor, dan lembaga rating setelah Fitch dan Moody’s menurunkan outlook kredit Indonesia menjadi negatif pada Maret 2026.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Is this "Intinya Sih" helpful?

Jakarta, FORTUNE — Pemerintah tidak bisa lagi sekadar mengandalkan belanja negara jika ingin mendongkrak pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen. Motor penggerak dari sektor swasta harus segera dihidupkan demi keluar dari jebakan stagnasi level 5 persen yang terjadi selama satu dekade terakhir.

Lampu kuning ini dinyalakan oleh ekonom senior, Raden Pardede. Menurut dia, keterbatasan kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) membuat ruang gerak pemerintah terkunci.

“Masalahnya adalah mesin belanja pemerintahan kita memiliki keterbatasan. Defisit APBN harus di bawah 3 persen. Itu problemnya di situ. Kalau kita hanya mengandalkan satu mesin, yaitu mesinnya pemerintah, maka menurut saya our growth will be limited,” ujar Raden dalam acara SMBC Indonesia Economic Forum 2026 di Jakarta, Selasa (19/5).

Raden membedah anatomi ekonomi nasional: potensi aset dan bisnis sektor swasta mendominasi hingga 75 persen. Sebaliknya, segmen belanja negara hanya menyumbang porsi 25 persen. Oleh karena itu, otoritas fiskal dan moneter didesak untuk menggairahkan geliat korporasi lewat stimulus kebijakan dan pelonggaran kredit perbankan.

Bagi Raden, keberlanjutan laju ekonomi ke depan sepenuhnya berada di tangan pelaku usaha.

“Pertanyaannya adalah apakah pertumbuhan kita yang 5,61 persen pada kuartal I-2026 itu sustainable atau tidak? Tergantung seberapa aktif nanti private sector. Karena itu adalah engine yang lebih besar sekali 75 persen versus 25 persen. Jadi, salah kalau kita mengabaikan sektor swasta ini,” katanya.

Pria yang juga tergabung dalam Tim Asistensi Menko Perekonomian ini menyodorkan resep kedua: perbaikan komunikasi publik. Pemerintah diminta lebih lihai dan transparan dalam menyampaikan arah kebijakan kepada masyarakat, investor, hingga lembaga pemeringkat internasional.

Langkah ini penting mengingat Fitch Ratings dan Moody's Investors Service baru saja memangkas prospek (outlook) kredit Indonesia menjadi negatif pada Maret 2026. Kedua lembaga global tersebut mencemaskan stabilitas kebijakan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Bagi Raden, penilaian miring dari lembaga pemeringkat semestinya tidak direspons dengan defensif, melainkan dijadikan bahan evaluasi dan introspeksi.

“Saya pikir rating ini harus direspons positif, dalam arti kalau kita dilihat oleh rating seperti ini, we need to improve. Ini adalah respons bahwa fiscal deficit kita tetap harus 3 persen. Tetapi, juga harus jelas komunikasinya. Ini narasinya yang mungkin perlu ditambah oleh pemerintah sekarang ini. Jadi komitmen terhadap disiplin fiskal,” kata Raden.

Raden mengaku tetap menaruh optimisme tinggi terhadap prospek perekonomian domestik ke depan, asalkan pembuat kebijakan bersedia mengubah strategi penyerapan pasar.