PPSK Mengubah Nama Dan Fungsi dari BPR, Ini Rinciannya

Selain itu, peran dari BPR juga semakin ditingkatkan dengan adanya UU PPSK. Sri Mulyani mengatakan, BPR nantinya bisa melakukan penukaran valuta asing dan transfer dana. Peran tersebut lebih luas dibandingkan dengan peran sebelumnya yang terbatas hanya bisa menyimpan dana nasabah dan penyaluran kredit.

“Pengaturan, perizinan, pengawasan, pemeriksaan, dan pengenaan sanksi terhadap kegiatan usaha penukaran valuta asing oleh bank umum, bank umum syariah, bank perekonomian rakyat, dan bank perekonomian rakyat syariah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan,” tulis undang-undang tersebut.

Tak hanya itu, Sri Mulyani juga mengatakan, BPR juga memungkinkan untuk memperluas ekspansi masuk ke pasar modal. Hal ini bertujuan untuk peningkatan efisiensi dan profitabilitas.

“Pemerintah juga mencatat, peran BPR bisa semakin vital dengan menguatkan aspek permodalan, peningkatan efisien dan profitabiltas, serta memperkuat tata perusahaan yang baik atau GCG dengan membuka kemungkinan BPR masuk ke dalam pasar modal,” kata Sri Mulyani.

Sebelumnya, Ketua Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) DPD Jateng Dadi Sumarsana juga menyambut baik perumusan hingga disahkannya PPSK. Menurutnya, hadirnya UU tersebut dapat semakin menggenjot kinerja BPR ke depan.

“Ini menjadi perjalanan Sejarah Nasional BPR. Diharapkan pula BPR akan menjadi penggerak roda perekonomian rakyat,” kata Dari melalui keterangan tertulis.

Seperti diketahui sebelumnya, OJK mencatat kinerja BPR-BPRS cukup positif pada kuartal I-2022 dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 11, 40 persen (yoy) dan kredit atau pembiayaan sebesar 8,25 persen (yoy). Permodalan juga cukup kuat dengan CAR BPR mencapai 38,17 persen dan BPRS sebesar 24,09 persen.