Strategi Pemerintah Turunkan Defisit Fiskal hingga 3% di 2023

Reformasi struktural perlu terus dilanjutkan untuk membangun fondasi pemulihan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Salah satu proses reformasi struktural yang dilakukan adalah dengan melakukan reformasi perpajakan melalui Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) guna mendorong sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel.

“Reformasi perpajakan kita harapkan menciptakan basis pajak yang kuat, basis pajak yang berkelanjutan, yang pada gilirannya menciptakan pertumbuhan APBN yang baik, APBN yang sehat,” ujarnya.

Suahasil menyampaikan basis penerimaan yang baik dibangun melalui sistem perpajakan yang kuat. Dengan sistem tersebut, dapat membangun APBN menjadi lebih sehat, penerimaan negara memadai, dan bisa membelanjakan uangnya untuk hal-hal yang diperlukan oleh negara.

“Tugasnya APBN adalah melakukan fungsi alokasi, terutama untuk mengalokasikan kepada public goods. Fungsi distribusi, meredistribusikan income, dan melakukan fungsi stabilisasi untuk pertumbuhan ekonomi dan stabilitasi ekonomi. APBN yang sehat akan menjadi basis bagi pertumbuhan ekonomi ke depan yang lebih baik,” kata dia.

APBN sebagai instrumen countercyclical terus konsisten menunjukkan perannya untuk meredam dampak pandemi Covid-19 sekaligus mendorong pemulihan ekonomi. Reformasi struktural melalui reformasi perpajakan menjadi bagian dari proses berkelanjutan untuk mendukung upaya percepatan pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional melalui penataan ulang sistem perpajakan agar lebih kuat di tengah tantangan pandemi dan dinamika masa depan yang harus terus diantisipasi.

Seiring pemulihan ekonomi yang terus berjalan, pemerintah memproyeksi defisit anggaran tahun ini turun dari proyeksi awal. Defisit pada APBN 2021 dipatok hanya 5,59 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Padahal sebelumnya defisit pada APBN 2021 ditetapkan 5,7 persen. Namun, karena kasus Covid-19 yang terus melonjak sejak akhir Juni lalu maka pada Agustus 2021, outlook defisit melebar menjadi 5,82 persen terhadap PDB atau Rp 961,5 triliun.

Sementara itu, defisit dipatok lebih kecil lagi menjadi 4,85 persen atau Rp 868 triliun pada APBN 2022 yang telah disetujui untuk disahkan oleh DPR RI.

Penurunan defisit ini sejalan dengan habisnya masa berlaku UU nomor 2 tahun 2020 yang memperbolehkan pemerintah melebarkan defisit di atas 3 persen hingga 2023. Sebab, pada tahun 2023 defisit harus kembali ke UU keuangan negara dengan batasan maksimal 3 persen terhadap PDB.