FINANCE

Utang Luar Negeri RI Capai Rp6.488 triliun, Ini Alokasinya

Rasio utang terhadap PDB RI capai 29,3%.

Utang Luar Negeri RI Capai Rp6.488 triliun, Ini AlokasinyaIlustrasi Bank Indonesia/ Shutterstock Harismoyo
15 May 2024
Follow Fortune Indonesia untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News

Jakarta, FORTUNE - Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada kuartal I-2024 mencapai US$403,9 miliar atau sekitar Rp6.488 triliun. Meski terbilang tinggi, nilai itu turun bila dibandingkan dengan posisi kuartal IV-2024 yang mencapai US$408,5 miliar atau sekitar Rp6.562 triliun. 

"Penurunan posisi ULN ini bersumber dari ULN sektor publik maupun swasta," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono melalui keterangan resmi di Jakarta, Rabu (15/5). 

Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,02 persen (yoy), setelah sebelumnya naik 3,0 persen (yoy) pada kuartal sebelumnya.   

Alokasi utang pemerintah untuk APBN

Presiden Jokowi pada Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2023 Beserta Nota Keuangannya.
Presiden Jokowi pada Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2023 Beserta Nota Keuangannya. (dok. Setkab)

Dari sisi ULN pemerintah, tercatat mencapai US$192,2 miliar, turun dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya sebesar US$196,6 miliar. 

Secara tahunan, ULN pemerintah terkontraksi sebesar 0,9 persen (yoy), setelah tumbuh 5,4 persen (yoy) pada triwulan sebelumnya. 

"Penurunan posisi ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor nonresiden pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen investasi lain seiring dengan peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global," jelas Erwin. 

Ia menyebut, Pemerintah berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu. Serta mengelola ULN secara fleksibel dan oportunistik dalam aspek timing, tenor, currency, dan instrumen untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal. 

"Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas pemerintah," kata Erwin. 

Salah satu pembiayaan utama mencakup sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang memiliki porsi 21,1 persen dari total ULN pemerintah; administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 8,3 persen; jasa pendidikan sebesar 16,9 persen; konstruksi sebesar 13,7 peesen; serta jasa keuangan dan asuransi sebesar 9,6 persen. 

Rasio utang terhadap PDB RI capai 29,3%

Presiden Jokowi bersama jajaran pemerintah Indonesia dalam Forum Bisnis Indonesia-Cina.
Presiden Jokowi bersama jajaran pemerintah Indonesia dalam Forum Bisnis Indonesia-Cina. (dok. Setpres)

Related Topics