UOB Indonesia Proyeksikan Ekonomi RI Bakal Tumbuh 5% di 2023

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga membuka acara tersebut dengan sambutan khusus. Dia mengingatkan pengelolaan APBN harus hati-hati di tengah ketidakpastian global. 

"Negara kita memerlukan sebuah endurance yang panjang. Saya selalu sampaikan kepada Ibu Menteri Keuangan, kalau punya uang kita di APBN kita dieman-eman dijaga, hati-hati mengeluarkannya, harus produktif, harus memunculkan return yang jelas," kata Jokowi. 

Jokowi juga memandang pemulihan ekonomi dalam negeri masih relatif kuat. Hal tersebut tecermin dari pendapatan negara sampai 31 Agustus mencapai Rp1.764,4 triliun. Nilai tersebut terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp1.171,8 triliun. 

"Saya hanya ingin menumbuhkan optimisme, jangan pesimis. Memang yang kita hadapi ini bukan barang gampang, bukan barang yang mudah, tetapi kita tetap harus optimis," kata Jokowi. 

Jokowi juga memperkirakan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga 2022 berkisar 5,4 sampai 6 persen. Hal tersebut sejalan dengan pemulihan ekonomi dalam negeri.

UOB Indonesia memprediksi bahwa perekonomian Indonesia akan tetap tangguh pada 2023 didukung konsumsi domestik yang kuat dan kenaikan ekspor komoditas. 

Enrico Tanuwidjaja selaku UOB Economist mengatakan perubahan iklim menjadi masalah paling mendesak yang tengah dihadapi dunia, termasuk Indonesia. Pada saat bersamaan, secara global kita tengah dihadapkan pada tantangan terkait permintaan energi, kelangkaan pangan, serta masalah kesehatan global. 

"Negara-negara maju dan berkembang juga terus bekerja sama dalam mengadopsi kebijakan rendah karbon dan ketahanan iklim. Indonesia harus terus mendukung keberlanjutan dan juga mengelola belanja dan investasinya untuk memastikan pemulihan yang tangguh," kata Enrico. 

Data Asia Development Bank menunjukkan bahwa permintaan energi di Asia akan melonjak dua kali lipat pada 2030. Saat ini Indonesia masih sangat bergantung pada pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU) yang meliputi 67 persen dari bauran pembangkit energi nasional. Akan tetapi, tren tersebut kemungkinan akan melambat karena pemerintah Indonesia secara resmi telah melarang pengembangan PLTU baru dan memprioritaskan pembangunan pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi terbarukan.