OJK Ungkap Dampak Perang AS-Iran ke Sektor Keuangan Domestik
OJK menyoroti dampak ketegangan AS-Iran terhadap sektor keuangan domestik, terutama risiko lonjakan harga minyak akibat potensi gangguan pasokan energi global melalui Selat Hormuz.
Kenaikan harga minyak diperkirakan memicu inflasi global dan pengetatan likuiditas, yang dapat memengaruhi kebijakan suku bunga serta pertumbuhan ekonomi dunia.
OJK memperkuat koordinasi dengan KSSK dan lembaga terkait untuk menjaga stabilitas pasar, meningkatkan manajemen risiko, serta memastikan kesiapan menghadapi volatilitas global.
Jakarta, FORTUNE - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dengan Iran memicu kekhawatiran pasar global berpotensi hingga menekan sector keuangan domestik.
Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menjelaskan bahwa risiko pertama yang paling nyata adalah lonjakan harga minyak dunia. Eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, khususnya yang berkaitan dengan jalur distribusi energi strategis, berpotensi mengganggu pasokan global.
"Penutupan Selat Hormuz ini kalau terjadi berkepanjangan tentu saja berisiko karena ini 30 persen pasokan minyak dunia melalui jalur itu. LNG juga cukup signifikan sehingga kita antisipasi dampak rambatannya terkait dengan harga minyak ini," ujar Friderica dalam konfrensi pers, Selasa (3/3).
Kenaikan harga minyak kemudian berisiko mendorong ingflasi global meningkat. Menurutnya, tekanan inflasi ini pada akhirnya dapat memengaruhi arah kebijakan bank sentral di berbagai negara, terutama terkait suku bunga acuan. Kondisi likuiditas pasar keuangan global pun berpotensi mengetat, yang pada gilirannya berdampak pada pertumbuhan ekonomi dunia.
"Sehingga kita juga melihat bagaimana ini potensi perputan persaingan untuk dana-dana ini. Makanya kita harus memastikan kesiapan di dalam negeri untuk menghadapi exposure global yang tinggi," lanjutnya.
Potensi terakhir adalah meningkatnya ketidakpastian global yang mendorong fenomena flight to quality, yakni peralihan dana ke instrumen safe haven. Dalam situasi penuh risiko, investor cenderung mengalihkan portofolio ke aset yang dianggap lebih aman, sehingga pasar negara berkembang menghadapi tantangan arus keluar modal.
"Pasar negara berkembang seperti Indonesia, dituntut untuk menunjukkan integritas dan likuiditas yang kuat sekaligus tata kelola yang kredibel supaya tetap kompetitif dan menarik untuk aliran modal asing," ujarnya.
Friderica mengungkapkan, OJKterus melakukan reformasi struktural, untuk memperkuat fundamental sektor keuangan. Meski begitu, ada program reformasi yang dilanjutkan guna meningkatkan integritas dan likuiditas di pasar.
Dari sisi kebijakan, OJK bersama Self-Regulatory Organization (SRO) telah menyiapkan serangkaian instrumen yang dapat diaktivasi apabila terjadi fluktuasi pasar yang tidak diharapkan. Lembaga jasa keuangan juga diminta untuk meningkatkan pemantauan dinamika global, memperkuat manajemen risiko, serta melakukan stress testing dengan berbagai skenario.
"Kami kerjasama yang sangat baik di antara forum KSSK, OJK, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan LPS untuk terus melakukan koordinasi erat terutama di saat-saat seperti ini," pungkasnya.
