Bahlil Minta KKKS Segera Eksekusi Blok Migas yang Sudah PoD
- Bahlil meminta KKKS segera mengembangkan blok migas berstatus PoD; konsesi yang tidak mampu dikerjakan harus dikembalikan ke negara untuk dialihkan kepada pihak lain.
- Pemerintah mendorong kenaikan lifting karena kebutuhan minyak mencapai 1,6 juta barel per hari, sedangkan produksi domestik hanya sekitar 600.000–650.000 barel per hari.
- KKKS, termasuk Pertamina, diminta mempercepat proyek, menerapkan teknologi pada sumur tua, serta melaporkan praktik perizinan tidak transparan demi mendukung target energi 2029–2030.
Jakarta, FORTUNE — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi/Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, meminta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) minyak dan gas bumi segera mengeksekusi blok migas yang telah mengantongi persetujuan plan of development (PoD).
Apabila tidak mampu merealisasikan pengembangan tersebut, pemerintah meminta pemegang konsesi menyerahkannya kembali kepada negara untuk dialihkan kepada perusahaan lain.
Kebijakan penataan konsesi tersebut ditempuh guna mempercepat peningkatan produksi minyak nasional di tengah tingginya ketergantungan pada pasokan luar negeri. Saat ini, Indonesia masih mengimpor sekitar 700.000–750.000 barel minyak per hari demi memenuhi kebutuhan domestik.
“Kalau tidak mampu, serahkan konsesi itu kepada negara. Nanti kita akan menawarkan kepada siapa yang bisa mengerjakan,” ujar Bahlil saat membuka FOREK Hulu Migas 2026 di Jakarta, Rabu (28/10).
Instruksi percepatan pengembangan blok migas berlaku bagi KKKS swasta maupun PT Pertamina (Persero). Bahlil menekankan status Pertamina sebagai perusahaan milik negara tidak menjadi alasan memperlambat eksekusi proyek. Pertamina juga diminta membuka peluang kerja sama dengan pihak lain jika tidak mampu mengelola blok secara optimal.
Desakan ini dilatarbelakangi kesenjangan antara konsumsi dan produksi minyak nasional. Kebutuhan minyak Indonesia mencapai 1,6 juta barel per hari, sementara produksi domestik atau lifting berkisar 600.000–650.000 barel per hari.
Penggunaan biodiesel B50 diperkirakan menggantikan minyak fosil sebesar 250.000–300.000 barel per hari, sehingga impor tetap diperlukan untuk menutup kekurangan pasokan.
“Pekerjaan yang masih berat sekali bagi kami adalah bagaimana meningkatkan lifting,” kata Bahlil.
Peningkatan produksi mendesak dilakukan menyusul pengetatan persaingan pasokan energi global, kenaikan harga minyak dunia, serta dinamika geopolitik. Kondisi ini membuat pelaku usaha hulu migas diminta tidak menunda penggarapan lapangan yang berpotensi menambah volume produksi.
Di sisi lain, Bahlil meminta KKKS melaporkan jika menemukan praktik tidak transparan atau perizinan di bawah tangan di lingkungan Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM.
Ia menambahkan, keterbukaan proses tender dan perizinan bertujuan memberikan prioritas kepada perusahaan yang memiliki kemampuan teknis serta keseriusan investasi.
“Kita mau transparan, kita mau cepat. Dan siapa yang paling berhak mengerjakan adalah diberikan prioritas kepada orang yang serius untuk mengerjakan,” ujarnya.
Selain pengembangan lapangan baru, pemerintah menyoroti penurunan produksi alami (natural decline) pada sumur-sumur lama yang mayoritas berusia tua. KKKS diminta menerapkan teknologi dan inovasi guna menahan laju penurunan tersebut, sebagaimana pemanfaatan teknologi di Blok Cepu oleh ExxonMobil Cepu Limited.
Arahan ini diberikan sebagai dorongan bagi para pemegang konsesi untuk bergerak lebih cepat. Percepatan eksekusi proyek dan peningkatan produksi ditargetkan mendukung pencapaian sasaran Presiden Prabowo Subianto pada 2029–2030 sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional.
