Banggar DPR Proyeksikan Anggaran MBG 2027 Turun Jadi Rp174 Triliun

Said Abdullah menyampaikan anggaran MBG pada 2027 diperkirakan Rp174 triliun, turun sekitar Rp94 triliun atau 35 persen dibandingkan pagu 2026 sebesar Rp268 triliun.

"Kalau (anggaran) MBG pasti turun," ujar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7).

Menurutnya, estimasi tersebut diperoleh setelah Banggar melakukan rasionalisasi terhadap sejumlah komponen pelaksanaan program. Salah satu dasar perhitungannya adalah evaluasi kebutuhan SPPG atau dapur MBG. Dari rencana penyediaan 27.000 titik, Banggar menilai kebutuhan riil diperkirakan sekitar 21.000 titik.

Selain itu, proyeksi anggaran juga disusun berdasarkan target pelayanan kepada sekitar 84 juta siswa. Perhitungan tersebut turut memperhitungkan anggaran kesehatan di luar pos pendidikan, termasuk untuk penanganan stunting, ibu hamil, dan kelompok penerima manfaat lainnya.

"Kita tinggal hitung untuk melayani 84 juta siswa kita. Sehingga hitungan saya, kalau juga di luar anggaran pendidikan ada anggaran kesehatan yang masuk, seperti umpamanya stunting, ibu hamil, itu tidak lebih dari Rp174 triliun," tutur Said.

Banggar DPR menegaskan efisiensi anggaran tidak akan memengaruhi mutu pelaksanaan program MBG. Said mengatakan fokus utama pemerintah dan DPR adalah menjaga tata kelola program sekaligus memastikan kualitas gizi yang diterima penerima manfaat tetap sesuai target.

"MBG itu jangan sebentar-sebentar yang bombastis anggarannya sedemikian rupa. Tapi ketika turun, 'Lah, kok turun?' Bukan. Tapi yang penting menjaga kualitas. Nah, yang pertama tentu menjaga tata kelola dan kualitas gizi yang diterima oleh anak didik kita. Maka dengan penurunan anggaran itu, kualitasnya akan tetap terjaga," ujarnya.

Dengan demikian, penyesuaian anggaran disebut lebih diarahkan pada efisiensi pelaksanaan dibandingkan pengurangan manfaat program.

Said menegaskan angka Rp174 triliun masih berupa estimasi dan belum menjadi keputusan final. Besaran anggaran MBG akan dibahas bersama pemerintah dalam proses penyusunan RAPBN 2027 sebelum ditetapkan dalam Undang-Undang APBN.

"Diketoknya nanti di bulan September. Kalau diketok sekarang palunya juga enggak laku. Masa Banggar sendiri yang ngetok? Kan harus sama pemerintah," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari menyampaikan pagu indikatif BGN untuk 2027 mencapai Rp270,2 triliun guna melayani sekitar 81,5 juta penerima manfaat. Namun, menurut BGN, angka tersebut masih bersifat sementara karena masih dibahas bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas.

BGN juga masih mengevaluasi sasaran penerima manfaat serta kebutuhan anggaran, termasuk penataan tata kelola pelaksanaan program sebagai bagian dari proses efisiensi.

Di tengah pembahasan RAPBN 2027, realisasi anggaran MBG sepanjang 2026 terus bertambah. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga akhir Mei 2026, penyerapan anggaran program mencapai Rp88,15 triliun.

Angka tersebut meningkat 17,53 persen dibandingkan realisasi pada April 2026 sebesar Rp75 triliun.

Dari total 63,13 juta penerima manfaat, sebanyak 48,9 juta merupakan kelompok siswa. Sementara 14,3 juta lainnya berasal dari kelompok non-siswa yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Data itu turut menjadi salah satu acuan dalam penyusunan kebutuhan anggaran MBG pada tahun depan, masih akan dibahas lebih lanjut bersama pemerintah dalam penyusunan RAPBN 2027.