Krisis di Pos Indonesia: Temuan Rekayasa Keuangan dan Dirut Mundur
- BPI Danantara menemukan indikasi penyimpangan dan dugaan rekayasa keuangan di PT Pos Indonesia setelah proses due diligence, yang kini ditindaklanjuti melalui audit dan investigasi resmi.
- Direktur Utama PT Pos Indonesia, Daud Joseph, mengundurkan diri setelah tiga bulan menjabat di tengah proses restrukturisasi besar-besaran yang menuntut keahlian lebih spesifik untuk fase transformasi berikutnya.
- Pengunduran diri Daud bertepatan dengan dimulainya konsolidasi holding logistik nasional di bawah Pelindo Group, sementara operasional Pos Indonesia dipastikan tetap berjalan normal selama masa transisi.
Jakarta, FORTUNE – Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia mengungkap temuan berbagai persoalan tata kelola dan keuangan di PT Pos Indonesia (Persero) setelah melakukan proses due diligence secara menyeluruh. Temuan tersebut mencakup indikasi penyimpangan hingga dugaan rekayasa keuangan yang kini tengah ditindaklanjuti melalui proses audit dan investigasi.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul pengunduran diri Direktur Utama PT Pos Indonesia Daud Joseph, yang resmi mundur pada Kamis (2/7) setelah memimpin perusahaan selama sekitar tiga bulan.
Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Indonesia Rohan Hafas menjelaskan, pihaknya telah menerima surat pengunduran diri Daud pada Senin (29/6). Selama kurang lebih tiga bulan terakhir, Daud mendapat mandat untuk memimpin pembenahan Pos Indonesia melalui proses due diligence terhadap kondisi keuangan, operasional, tata kelola, hingga organisasi perusahaan.
"Hasil asesmen menunjukkan PT Pos Indonesia memerlukan revamp yang menyeluruh dan fundamental. Kompleksitas persoalan yang dihadapi serta agenda restrukturisasi ke depan membutuhkan expertise yang lebih spesifik untuk memimpin fase transformasi berikutnya," kata Rohan dalam keterangan resminya, Jumat (3/7).
Menurut Rohan, Danantara menghormati keputusan Daud dan segera menyiapkan kepemimpinan baru untuk melanjutkan agenda restrukturisasi perusahaan.
Lebih jauh, Rohan mengungkapkan bahwa proses evaluasi menemukan berbagai persoalan yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut kondisi keuangan, tetapi juga aspek tata kelola perusahaan.
"Dari proses due diligence dan evaluasi yang berjalan, kami menemukan berbagai persoalan keuangan dan tata kelola yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun," katanya.
Selain itu, Danantara juga menerima laporan serta menemukan indikasi adanya berbagai penyimpangan, termasuk dugaan rekayasa keuangan. Seluruh temuan tersebut kini sedang diproses melalui mekanisme audit dan investigasi sesuai ketentuan yang berlaku.
"Karena itu, satu per satu persoalan yang selama ini membebani perusahaan harus kami bereskan. Tidak ada ruang bagi praktik yang merusak tata kelola perusahaan. Seluruh temuan akan ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan sesuai proses hukum," ujar Rohan.
Ia menegaskan, prioritas Danantara adalah mengembalikan Pos Indonesia menjadi perusahaan yang sehat, profesional, akuntabel, dan berintegritas sehingga mampu menjalankan mandat pelayanan publik secara optimal.
Dirut mundur di tengah restrukturisasi
Sebelumnya, Corporate Secretary PT Pos Indonesia Iwan Gunawan membenarkan pengunduran diri Daud Joseph dan menyatakan perusahaan menghormati keputusan tersebut.
"Alasan pengunduran diri adalah murni dari keinginan dan pertimbangan pribadi yang bersangkutan," kata Iwan.
Daud Joseph baru menjabat sebagai Direktur Utama Pos Indonesia sejak 11 Maret 2026. Sebelum dipercaya memimpin Pos Indonesia, ia dikenal sebagai profesional yang memiliki pengalaman lebih dari 22 tahun di bidang transportasi, logistik, operasional, dan transformasi bisnis.
Meski terjadi pergantian pimpinan, Iwan memastikan operasional perusahaan tetap berjalan normal selama masa transisi dan tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat maupun para pemangku kepentingan.
Pengunduran diri Daud bertepatan dengan dimulainya konsolidasi holding logistik nasional yang efektif berjalan sejak 1 Juli 2026. Dalam skema tersebut, tujuh perusahaan logistik BUMN mulai dikonsolidasikan melalui PT Multi Terminal Indonesia (MTI) yang berada di bawah PT Pelindo Sinergi Logistik.
Pada tahap awal, komposisi kepemilikan entitas hasil konsolidasi terdiri atas Pelindo Group sebesar 74,47 persen, PT Pos Indonesia sebesar 9,24 persen, PT Krakatau Bandar Samudera sebesar 9,37 persen, serta entitas lainnya sebesar 6,92 persen. Dengan porsi kepemilikan mayoritas tersebut, Pelindo memegang peran utama dalam mengawal proses integrasi menuju pembentukan holding logistik nasional sesuai peta jalan pemerintah.
Hingga saat ini, Pos Indonesia belum mengumumkan pengganti Daud Joseph. Perseroan menyatakan proses suksesi kepemimpinan akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku sembari memastikan agenda restrukturisasi dan operasional perusahaan tetap berjalan.
