Indonesia Masuk Tahap Aksesi Blok Dagang TPP, Bidik Keanggotaan di 2027
- Indonesia resmi memulai tahap aksesi menuju keanggotaan penuh CPTPP, dengan target bergabung sepenuhnya pada tahun 2027 untuk memperluas akses pasar internasional.
- Proses aksesi ditandai pengumuman pada Pertemuan Komisi CPTPP ke-10 dan dukungan kuat dari negara anggota seperti Inggris melalui kerja sama ekonomi bilateral.
- Pemerintah telah menyelaraskan regulasi domestik dengan 22 bab ketentuan CPTPP, demi membuka peluang ekspor, memperkuat rantai pasok, serta menghadirkan produk lebih kompetitif bagi masyarakat.
Jakarta, FORTUNE - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Indonesia saat ini berada dalam proses aksesi untuk masuk dalam perjanjian dagang Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Proses tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memperluas akses ke pasar internasional.
“Ketentuan-ketentuan dalam CPTPP secara umum sudah kita sepakati di berbagai perjanjian internasional seperti dalam kerangka WTO, RCEP, ASEAN, serta proses aksesi OECD. Maka itu, kita hanya memerlukan beberapa penyesuaian peraturan perundang-undangan untuk memenuhi komitmen di CPTPP,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto dalam keterangan resminya, Jumat (3/7).
Perkembangan penting dalam proses aksesi Indonesia ditandai dengan pengumuman pada Pertemuan Komisi CPTPP ke-10 yang diselenggarakan secara virtual pada 26 Juni 2026. Dalam pertemuan tersebut, para Menteri CPTPP menyepakati dimulainya preparation discussion atau diskusi persiapan bersama Filipina, Indonesia, dan Uni Emirat Arab (UEA). Tahapan tersebut menjadi langkah awal yang penting sebelum pembentukan Accession Working Group (AWG) sebagai bagian dari proses aksesi menuju keanggotaan penuh.
Dalam proses aksesi tersebut, Indonesia juga memperoleh dukungan dari berbagai negara anggota CPTPP, termasuk Inggris, yang secara konsisten mendukung pengajuan Indonesia untuk bergabung dengan CPTPP.
Dukungan tersebut juga tercermin melalui penandatanganan Indonesia–United Kingdom Economic Growth Partnership (EGP) pada 19 Januari 2026 oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto dan Secretary of State for Business and Trade Inggris Peter Kyle.
Hingga saat ini, Indonesia telah menyelaraskan regulasi domestik pada 22 bab ketentuan CPTPP serta menyerahkan questionnaire negara aspirasi kepada Pemerintah Selandia Baru selaku depository country pada 12 Mei 2025. Pemerintah menargetkan Indonesia dapat menjadi anggota penuh CPTPP pada tahun 2027.
Sebagai konteks, Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP) adalah salah satu perjanjian perdagangan bebas dengan standar tinggi yang menjadi salah satu blok perdagangan terpenting di dunia. Keanggotaannya saat ini mencakup 12 negara, termasuk Jepang, Kanada, Australia, Inggris, Singapura, dan Meksiko, yang secara kolektif mewakili sekitar 15 persen Produk Domestik Bruto (PDB) global dengan cakupan pasar hampir 600 juta penduduk.
Airlangga mengatakan, keanggotaan Indonesia dalam CPTPP diharapkan memberikan berbagai manfaat bagi perekonomian nasional.
Selain memperluas akses pasar melalui pengurangan hambatan tarif dan peningkatan kepastian perdagangan, keanggotaan CPTPP juga akan membuka peluang baru bagi eksportir Indonesia untuk melakukan diversifikasi pasar.
Di samping itu, pelaku usaha akan memperoleh manfaat dari prosedur kepabeanan yang lebih sederhana, ketentuan perdagangan digital yang modern, perlindungan investasi dan hak kekayaan intelektual, serta penerapan rules of origin yang memungkinkan integrasi rantai pasok yang lebih erat di antara negara-negara anggota.
Selain itu, keanggotaan tersebut juga diharapkan menghadirkan pilihan produk yang semakin beragam dengan harga yang lebih kompetitif bagi masyarakat.
