Jakarta, FORTUNE - Badan Anggaran DPR RI telah menyetujui pagu anggaran yang diajukan oleh Kementerian Koordinator untuk Tahun Anggaran 2027. Dari ketujuh Kementerian bidang koordinator, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjadi kementerian dengan anggaran terbesar yakni Rp664 miliar.
Pagu anggaran yang disetujui akan menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan Kemenko Perekonomian pada Tahun Anggaran 2027.
“Saya apresiasi terhadap anggaran yang disebut oleh Bapak Ketua dan telah disetujui oleh Anggota Dewan yang terhormat. Dan angkanya sangat cocok Pak, titik dan komanya,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto pada Rapat Kerja Rencana Kerja dan Anggaran bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (22/6).
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan bahwa pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antardaerah.
‘Mohon tidak dilupakan bahwa di balik segala kesuksesan ada peran infrastruktur dan konektivitas untuk masyarakat kita,” kata AHY.
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah juga mengatakan bahwa Banggar DPR juga memberikan ruang bagi kementerian koordinator untuk mengusulkan tambahan anggaran apabila diperlukan guna mengoptimalkan pelaksanaan program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat. Usulan itu akan menjadi bagian dari pembahasan lanjutan RAPBN 2027.
Sebagai informasi, pagu anggaran yang disepakati meliputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebesar Rp664 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Rp304,1 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Rp392,2 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Rp338,8 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Pangan Rp509,3 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rp276,8 miliar, serta Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp620,9 miliar.
Selain menyepakati pagu anggaran, Banggar DPR RI dan pemerintah juga menyepakatai asumsi dasar ekonomi makro tahun 2027.
Target pertumbuhan ekonomi ditargetkan apda kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen dengan inflasi 1,5 persen hingga 3,5 persen. Selain itu, nilai tukar rupiah diproyeksikan pada rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS, sedangkan tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun ditetapkan pada kisaran 6,5 persen hingga 7,3 persen.
Pemerintah juga menargetan defisit anggaran tetap terkendali pada kisaran 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Pembahasan RAPBN 2027 mengacu pada asumsi makro yang telah disepakati di tingkat panitia kerja (Panja) Banggar DPR sekaligus telah disepakati untuk menjadi fondasi penyusunan Nota Keuangan RAPBN 2027 yang akan disampaikan Presiden pada bulan Agustus mendatang.
“Sebagaimana sudah disepakati di tingkat panja oleh Badan Anggaran DPR, asumsi makro untuk APBN yang akan menjadi dasar nota keuangan telah ditetapkan,” ujar Said.