Banggar Sepakati Asumsi Makro 2027, Naikkan Target Lifting Migas
- Banggar DPR RI dan pemerintah menyepakati asumsi dasar makro ekonomi 2027 dengan target pertumbuhan 5,8–6,5 persen serta fokus pada transformasi struktural ekonomi nasional.
- Asumsi makro mencakup inflasi 1,5–3,5 persen, nilai tukar Rp16.800–Rp17.500 per USD, suku bunga SBN 10 tahun 6,5–7,3 persen, dan kenaikan target lifting migas.
- Panja juga menetapkan sasaran kesejahteraan rakyat seperti pengangguran 5,8–6,5 persen, kemiskinan ekstrem nol persen, serta defisit APBN 1,80–2,40 persen PDB untuk menjaga disiplin fiskal.
Jakarta, FORTUNE - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerinath menyepakati asumsi dasar makro ekonomi dan kebijakan fiskal tahun 2027. Target pertumbuhan ekonomi yang disepakati adalah 5,8 persen hingga 6,5 persen.
Hasil kesepakatan dari Panitia Kerja (Panja) Badan Anggaran (Banggar) DPR akan dibawa ke Tim Perumus (Timus) sebelum dimasukkan ke dalam Nota Keuangan.
“Panja memandang penting proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih optimis disertai dengan upaya dan kebijakan transformasi struktural ekonomi Indonesia sebagai fondasi penting pertumbuhan ekonomi lebih tinggi sebagaimana yang dicita-citakan oleh Presiden Prabowo Subianto,” ujar Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah, Rabu (17/6).
Untuk mencapai target tersebut, terdapat beberapa asumsi dasar yang ditetapkan.
Dalam kesepakatan tersebut, laju inflasi berada di rentang 1,5-3,5 persen, dan nilai tukar rupiah terhadap USD Rp16.800-Rp17.500, tingkat suku bunga SBN 10 tahun 6,5-7,3 persen. Harga minyak mentah ICP Rp70.000-Rp95.000. Terdapat perubahan dalam lifting minyak bumi dan lifting gas bumi.
Lifting minyak bumi dari 602 ribu barel per hari hingga 615 ribu barel per hari menjadi 605 ribu barel per hari hingga 620 ribu barel per hari. Sedangkan, lifting gas bumi disepakati 951 ribu barel per hari hingga 990 ribu barel per hari, dari 934 ribu barel per hari hingga 977 ribu barel per hari pada KEM PPKF 2026.
Di samping itu, panja juga menyepakati sasaran dan indikator pembangunan. Tingkat pengangguran terbuka 5,8 persen hingga 6,5 persen, tingkat kemiskinan 6,0 persen hingga 6,5 persen, kemiskinan ekstrem 0 persen, rasio gini 0,362-0,367.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan kehilangan makna jika tidak sejalan dengan target target kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan rakyat adalah tujuan utama dari seluruh gerak pembangunan nasional. Mempertimbangkan hal itu, panja menyepakati usulan seluruh indikator kesejahteraan rakyat yang diajukan pemerintah melalui KEM PPKF Tahun 2027,” katanya.
Pemerintah mengusulkan kebijakan defisit APBN tahun 2027 dalam rentang 1,80 – 2,40 persen PDB. Panja berpandangan usulan kebijakan defisit ini mencerminkan arah kebijakan fiskal yang ketat, dan disiplin.
“Pilihan kebijakan ini akan dapat menyakinkan pelaku usaha, terutama para investor pada Surat Berharga Negara (SBN),” ujarnya.
