Jakarta, FORTUNE - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyoroti penurunan jumlah kelas menengah perlu menjadi atensi pememrintah karena besarnya kontibusi yang diberikan oleh kelas menengah. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan bahwa dalam periode 2018 hingga 2025, Indonesia telah kehilangan 12 juta kelas menengah.
Hal ini ditunjukkan melalui data bahwa realisasi pertumbuhan sektor industri lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan PDB, ditambah dengan tekanan ekonomi, membuat kelas menengah Indonesia menyusut.
Masyarakat yang semula bekerja pada sektor formal, beralih ke informal. Hal ini tercermin pada data BPS kuartal I 2026 yang menunjukkan pekerja yang bekerja di sektor formal secara prosentase menurun, sebaliknya yang informal meningkat.
Pada tahun 2025 pekerja formal mencapai 40,60 persen dan informal 59,40 persen, sedangkan kuartal I 2026 pekerja sektor formal mencapai 40,58 persen dan informal mencapai 59,42 persen.
Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan bahwa proprosi pekerja informal yang lebih besar, menandakan pemerintah perlu memperbaiki daya tampung lapangan kerja formal, mengingat jumlah angkatan kerja yang cenderung meningkat.
Pemerintah perlu mengoptimalkan program yang setidaknya bisa menahan kelas menangah jatuh menjadi kelas bawah.
“Tetapi dengan prioritas program tahun 2027, salah satunya sektor industri, target serapan lapangan kerja formal kita harapkan menjadi lebih baik,” ujarnya dalam Rapat Panja Banggar dengan Pemerintah, Rabu (17/6).
Di samping itu, Banggar melihat tingkat pendapatan dan aset menengah atas semakin tumbuh eksponensial, tidak sebanding dengan mereka yang berada di menengah bawah. Oleh sebab itu, pemerintah dinilai perlu memberikan program dan kebijakan afirmasi kepada menengah bawah agar pendapatan menengah bawah tidak kalah akeseleratifnya dengan golongan menengah atas.
“Langkah ini untuk memperbaiki jurang kesenjangan sosial yang masih lebar,” imbuhnya.
Sementara itu, Anggota Banggar Marwan Cik Asam mengatakan bahwa apabila kelas menengah tidak diberikan atensi khusus, maka target pertumbuhan ekonomi akan sulit tercapai.
“Dan kita tahu pertumbuhan ekonomi kita ini 20 tahun terakhir ini selalu ditopang oleh konsumsi 55 persen lebih, Dan penopang konsumsi terbesar itu adalah kelas menengah,” katanya.
Banggar mengharapkan program pendidikan dan kesehatan inklusif, dukungan perpajakan perpajakan, dana transfer daerah yang meningkat, dan percepatan pembangunan infrastruktur dikawasan 3 T bisa jauh lebih berjalan cepat, dan meluas.
Langkah ini dinilai bisa menekan jurang kesenjangan sosial kota dan desa, kesenjangan antar wilayah, antar kelompok gender, dan kelas ekonomi.