Bantah IKN Mangkrak, Wamen PU Pastikan Masih Garap Proyek Hingga 2026
- Wakil Menteri PU memastikan proyek IKN berjalan hingga 2026, terutama yang sudah terikat kontrak jangka panjang.
- Proyek baru sepenuhnya di bawah Otorita IKN, dengan fokus pada kawasan legislatif, yudikatif, dan infrastruktur pendukungnya.
- Total anggaran OIKN pada 2026 mencapai Rp21,18 triliun, termasuk tambahan dana dari APBN.
Jakarta, FORTUNE - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU), Diana Kusumastuti, menepis anggapan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terancam mangkrak. Ia memastikan seluruh proyek yang telah terikat kontrak jangka panjang (multi-year contract) akan terus berjalan hingga tuntas.
Meski demikian, sorotan kini tertuju pada kelanjutan pembangunan tahap berikutnya, menyusul adanya perbedaan signifikan antara usulan anggaran Otorita IKN (OIKN) dengan alokasi awal yang disiapkan pemerintah dalam Rancangan APBN 2026.
“Kalau masih multi-year contract (MYC) itu masih lanjut, karena pendanaannya terikat seperti proyek jalan tol dan lainnya. Jadi tetap jalan,” kata Diana usai acara Indonesia Summit 2025 di Jakarta, Rabu (27/8).
Diana menjelaskan, Kementerian PU kini berfokus menyelesaikan proyek-proyek yang telah berjalan tersebut. Sementara itu, kewenangan untuk menggarap proyek-proyek baru telah diserahkan sepenuhnya kepada OIKN sebagai lembaga yang lebih terfokus.
“Kalau yang baru-baru itu nanti dengan Otorita IKN, sudah ada lembaga sendiri. Kami melanjutkan yang masih dulu, tidak ada sisa-sisa yang ditinggalkan,” ujarnya.
Di sisi lain, Plt. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, sebelumnya menyatakan telah mengajukan usulan total anggaran sebesar Rp21,18 triliun untuk 2026. Angka ini mencakup kepastian alokasi Rp4,8 triliun dari Presiden Prabowo Subianto untuk pembangunan tahap kedua hingga 2028, serta usulan tambahan Rp16,13 triliun dari APBN untuk melanjutkan proyek MYC dan infrastruktur baru di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Namun, angka usulan tersebut berbeda jauh dari yang tercantum dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026. Dalam dokumen tersebut, pemerintah baru mengalokasikan anggaran Rp6,3 triliun untuk pembangunan IKN. Perinciannya, Rp5,71 triliun untuk program pengembangan kawasan strategis dan Rp553 miliar untuk program dukungan manajemen.
