Dorong Ekosistem Bisnis Perikanan Terintegrasi, KKP Luncurkan SFV
Mendukung program-program KKP berbasis ekonomi biru.
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/awwJakarta, FORTUNE – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluncurkan program Smart Fisheries Village (SFV), konsep pembangunan desa perikanan berbasis teknologi dan manajemen tepat guna, yang dapat mendukung bisnis terintegrasi.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan bahwa SFV bisa jadi bagian dari ekosistem bisnis sektor kelautan dan perikanan yang terintegrasi dari hulu sampai hilir. “Kita siapkan model, lalu silakan industri yang lakukan investasi. Tapi yang pasti melibatkan masyarakat di lokasi, mereka bisa membuat kerja sama yang saling menguntungkan,” ujarnya seperti dikutip dari laman KKP, Rabu (3/8).
Lebih lanjut, Menteri Trenggono mengatakan bahwa program ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dalam sebuah rangkaian kegiatan produksi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selain itu, kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor kelautan dan perikanan pun dapat terus bertumbuh.
Ekosistem kampung nelayan terintegrasi
Kepala Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan (BRSDM-KP), I Nyoman Radiatna, mengungkapkan konsep SFV berbasis pada penerapan benih unggul, teknologi informasi dan komunikasi, serta manajemen tepat guna. Konsep ini lalu disatukan dalam kampung nelayan dan ekosistem bisnis perikanan yang terintegrasi.
Terdapat empat fokus kegiatan utama dalam SFV, yaitu pengarusutamaan keanekaragaman hayati melalui pengembangan sumberdaya dan pengelolaan kebijakan; konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan jenis-jenis ikan; monitoring dan kajian keanekaragaman hayati; serta monitoring, evaluasi proyek, dan adaptasi pengelolaan.
Dalam program ini, BRSDM-KP bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, PT Bank Negara Indonesia, PT Telkom Indonesia, serta PT XL Axiata.
Pembentukan OII
Selain SFV, KKP juga tengah merancang pembentukan Ocean Institute of Indonesia (OII). Hal ini adalah bagian dari upaya trnsformasi BRSDM KKP menuju Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Bila terwujud, menurut Menteri Trenggono, OII akan jadi satu-satunya institusi pendidikan tinggi di Indonesia khusus bidang kelautan dan perikanan.
OII akan meningkatkan standardisasi mutu pendidikan, meningkatkan kesempatan yang luas kepada anak pelaku utama, serta pengelolaan kelembagaan yang efisien. "Saya meminta BPSDM agar membangun suatu institusi pendidikan yang tidak hanya bersifat vokasi, tetapi juga pendidikan keilmuan,” ujarnya.
SDM berkualitas untuk ekonomi biru
Melalui program–seperti SFV maupun pembentukan OII–KKP berharap ini bisa menjadi awal implementasi gagasan program berbasis ekonomi biru. Terutama, hal ini akan terkait dengan komitmen KKP dalam mencetak SDM kelautan dan perikanan yang dinamis, produktif dan bertalenta global.
“Kunci utama keberhasilan implementasi kebijakan ekonomi biru adalah SDM yang unggul,” kata Sakti Wahyu Trenggono. “Peningkatan dan pengembangan SDM harus dapat terimplementasi dalam program prioritas KKP dan menjawab tantangan pembangunan kelautan dan perikanan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pemanfaatan inovasi teknologi."
