Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel Fortune IDN lainnya di IDN App
ANTARA FOTO/Reno Esnir

Jakarta, FORTUNE - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya kelebihan pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes) dari pemerintah pusat akibat duplikasi data penerima. Kepala BPK Agung Firman Sampurna mengatakan total kelebihan bayar itu terjadi pada 8.961 nakes dengan nilai bervariasi antara Rp178 ribu hingga Rp50 juta.

"Ini data per 19 Agustus 2021," ujarnya dalam konferensi pers yang disiarkan kanal youtube BPK, Senin (1/11). 

Agung menjelaskan, temuan itu bermula dari pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan agar Indonesia dapat mencairkan pinjaman dari Bank Dunia dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIBB) untuk membayar insentif tenaga kesehatan. 

Objek pemeriksaannya adalah pembayaran tunggakan insentif nakes di tahun 2020 yang masih berjalan hingga sekarang. Dengan pemeriksaan tersebut, kepatuhan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai Disbursement Linked Indicator (DLI)/Disbursement Linked Result (DLR) pinjaman luar negeri Indonesia Emergency Response to Covid-19 dapat diukur.

"Pinjaman itu US$500 juta dan ada indikatornya. Contohnya pedoman implementasi insentif nakes, gugus tugas nasional, kemudian menyusun rencana nasional tanggap Covid-19. Jadi ada hal tertentu yang tiap indikatornya itu kalau dicapai baru dananya dikeluarkan," jelasnya.

Sayangnya, dalam proses pembayaran tunggakan insentif 2020 yang totalnya mencapai Rp1,4 triliun, Kementerian Kesehatan tidak melakukan cleaning data saat melakukan percepatan pembayaran melalui aplikasi dan mekanisme yang baru. "Karena prosedur (cleancing data) satu itu tidak dilakukan akibatnya terjadi duplikasi data penerima insentif," kata Agung 

Kendati demikian, ia menekankan bahwa pemeriksaan yang dilakukan BPK itu belum selesai. Di saat bersamaan, jumlah data ganda pun mulai berkurang karena Kemenkes langsung melakukan perbaikan. "Dalam proses pemeriksaan tersebut, angka yang ditemukan di awal berkurang. Karena teman-teman Kementerian Kesehatan melakukan respons cepat untuk melakukan perbaikan data tersebut. Sehingga jumlahnya menyusut," ujarnya.

Kelebihan Bayar Tidak Ditarik

Editorial Team

Tonton lebih seru di