Jakarta, FORTUNE - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mematangkan rencana substitusi liquefied petroleum gas (LPG) dengan compressed natural gas (CNG) bagi kebutuhan energi rumah tangga. Program peralihan bahan bakar ini ditargetkan beroperasi pada 2027 guna menekan volume impor gas nasional.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, memproyeksikan biaya penggunaan CNG susut 30-40 persen ketimbang LPG. Saat ini, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) bersama Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) tengah menguji keamanan tabung CNG berkapasitas 3 kilogram.
“CNG ini sebenarnya sudah dipakai karena itu bagian sebenarnya hampir sama dengan jaringan gas rumah tangga. Beberapa sektor seperti restoran dan hotel sudah memakai CNG,” kata Bahlil dalam peresmian Kilang LPG Cilamaya secara virtual, Kamis (15/10).
Substitusi energi ini merespons tingginya ketergantungan impor. Bahlil melaporkan konsumsi LPG nasional menyentuh 8,5 juta ton per tahun. Kapasitas produksi domestik berada pada batas maksimal 1,8 juta ton per tahun. Kondisi ini memaksa pemerintah mengimpor 7 juta-8 juta ton LPG setiap tahun.
Optimalisasi gas bumi domestik diproyeksikan memangkas pengeluaran devisa negara. Beban subsidi energi juga berpeluang turun. Saat ini, pemerintah masih menyusun evaluasi teknis dan perumusan model bisnis kelistrikan.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menargetkan perumusan skema komersial tuntas dalam hitungan bulan.
“Jadi, ini nanti akan memakan waktu beberapa bulan lagi sehingga kita harapkan 2027 sudah bisa diimplementasikan,” kata Laode di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (14/10).
Mekanisme distribusi tabung CNG kepada masyarakat belum ditetapkan. Pemerintah menunda perincian penyaluran hingga skema implementasi mencapai tahap finalisasi.
“Mungkin sebelum implementasi akan ada pengumuman resmi dulu dari Pak Menteri ESDM,” kata dia.