Danantara Bakal Rilis Program Sampah Jadi Listrik Bulan Depan
- Program waste to energy akan diluncurkan pada awal November 2025.
- Rencananya bakal berjalan di 33 kota di Indonesia.
- Ada kerja sama dengan perusahaan dalam dan luar negeri.
Jakarta, FORTUNE - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) siap meluncurkan program ambisius bertajuk waste to energy atau sampah jadi listrik pada awal November 2025.
Program ini merupakan hasil penugasan langsung pemerintah kepada Danantara, yang tujuannya memperkuat transisi energi bersih sekaligus mengatasi persoalan sampah di perkotaan.
CEO Danantara Indonesia, Rosan P. Roeslani, mengatakan proyek ini akan dijalankan di 33 kota di seluruh Indonesia, dengan 10 kota pertama sebagai prioritas berdasarkan penilaian Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
Kota-kota tersebut adalah Jakarta, Tangerang, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bali, dan Makassar.
Menurut Rosan, proyek ini bukan hanya berfokus pada pemanfaatan energi alternatif, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.
“Kita tahu bahwa ini akan memiliki dampak positif bukan hanya dalam hal elektrifikasi, tetapi juga dalam hal lingkungan dan juga kesehatan,” kata Rosan dalam acara Indonesia International Sustainably Forum (ISF) 2025 di Jakarta, Jumat (10/10)
Total investasi yang disiapkan untuk proyek waste to energy ini mencapai sekitar Rp91 triliun, yang akan disalurkan ke 33 daerah secara bertahap.
Rosan menegaskan proses pemilihan mitra akan dilakukan secara terbuka dan transparan demi memastikan pelaksanaan proyek berjalan optimal.
“Semoga dua tahun dari sekarang, sebagian besar sampah di kota besar bisa diubah menjadi listrik, sekaligus menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rosan mengungkapkan bahwa Danantara akan menggandeng sejumlah perusahaan dalam dan luar negeri. Tanpa menyebutkan nama spesifik, ia menyebut beberapa negara yang telah menunjukkan minat seperti Cina, Korea Selatan, Belanda, Jerman, Jepang, Australia, Singapura, dan Malaysia.
Meski proyek ini menjanjikan manfaat besar, Rosan menilai masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama terkait penyederhanaan regulasi dan penguatan kepastian hukum bagi investor.
Ia menekankan pentingnya penyelarasan kebijakan antarinstansi agar iklim investasi pada sektor energi dan lingkungan semakin kondusif.
“Sekarang, semua lisensi dan perizinan investasi bisa diurus melalui Kementerian Investasi setelah berkoordinasi dengan 18 kementerian terkait. Investor tak perlu lagi datang ke banyak instansi berbeda, cukup melalui satu pintu,” ujarnya.
Rosan menilai langkah ini menjadi bagian penting dalam memperbaiki ekosistem investasi nasional yang lebih efisien dan transparan.
