Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa Danantara telah menyiapkan dana alokasi dari dividen BUMN sebagai cadangan fiskal APBN. Pelaksanaan akan dilakukan tahun ini, meski waktu pelaksanaannya belum dapat dipastikan.
“Diputuskan tahun ini, katanya. Dananya sudah ada, tetapi masih dibicarakan,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, kebijakan tersebut merupakan gagasan dari Presiden Prabowo Subianto sebagai opsi kontribusi Danantara kepada APBN. Prabowo mendapat laporan bahwa pendapatan Danantara meningkat sekitar 400 persen dalam satu tahun operasional. Meski demikian, angka tersebut masih perlu diperiksa lebih lanjut.
Saat ini, Danantara memiliki total aset BUMN mencapai US$1.000 triliun atau setara Rp17.800 triliun. Dananatara ditargetkan menghasilkan keuntungan minimal Rp800 triliun per tahun ke kas negara.
Pemanfaatan sebagian keuntungan Danantara dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pendapatan pemerintah agar mendorong anggaran yang berkesinambungan. Selain itu, pemanfaatan keuntungan Danantara berpotensi membantu mengurangi utang.
“Ada ide Presiden untuk menempatkan sebagian keuntungan Danantara untuk cadangan pemerintah, sehingga itu bisa mengurangi utang kita juga,” ujar Purbaya.
Sementara itu, total utang keseluruhan BUMN Karya yang berada di bawah Danantara juga mencapai ratusan triliun rupiah. Hal ini menyebabkan proses restrukturisasi BUMN Karya membutuhkan waktu yang cukup panjang. Danantara saat ini sedang berusaha untuk membereskan masalah perusahaan BUMN Karya secara perlahan.
Meski demikian, Purbaya juga memastikan bahwa kebijakan tersebut dilakukan bukan karena kondisi fiskal yang sedang tertekan, karena menurutnya pemerintah masih memiliki bantalan sebesar Rp400 triliun yang diletakkan di perbankan.
Sementara itu, jumlah utang pemerintah hingga akhir semester I 2026 mencapai Rp10.293,69 triliun, atau naik 3,76 persen dibandingkan posisi Maret 2026 sebesar Rp9.920,42 triliun. Rasio utang pemerintah mencapao 41,26 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut disebut masih berada di bawah batas maksimal yakni 60 persen terhadap PDB yang ditetapkan dalam Undang-Undang.
Purbaya optimistis bahwa rasio utang dapat turun hingga akhir tahun, seiring dengan perkembangan perekonomian.