Defisit APBN Lebih Tinggi Dari Target, DPR: Belanja Tidak Efektif

Jakarta, FORTUNE - Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencapai 2,81 persen dari PDB atau lebih tinggi dibandingkan target yakni 2,53 persen dari PDB. Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Didik Haryadi menilai bahwa pemerintah tidak efektif dalam mengendalikan belanja sesuai dengan kemampuan pendapatan negara.

Didik menyoroti bahwa realisasi pendapatan negara mencapai 92 persen, realisasi belanja negara mencapai 94 persen. Sementara itu, defisit anggaran mencapai 108 persen dari yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2025.

“Defisit bertambah Rp54 triliun. Suatu beban keuangan negara yang pada akhirnya harus ditanggung oleh rakyat,” ujarnya dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (7/7).

Dalam rapat paripurna tersebut, Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Braywati juga memandang bahwa pemerintah perlu meningkatkan komitmen dalam menjaga kesinambungan fiskal jangka panjang yang kian tertekan akibat pelebaran defisit dan lonjakan beban utang yang melampaui target awal.

Realisasi defisit tahun 2025 tercatat sebesar Rp670,34 triliun atau 2,81 persen terhadap PDB lebih tinggi dari target awal APBN sebesar Rp616,19 triliun atau 2,53 persen terhadap PDB.

Sementara itu, defisit keseimbangan primer sebesar Rp155,94 triliun dari target sebesar Rp63,33 triliun. Realisasi pendapatan negara pada tahun 2025 sebesar Rp2.276 triliun atau 92,01 persen dari target APBN sebesar Rp3.005 triliun. Sedangkan, realisasi tax ratio sebesar 9,31 persen dari target APBN sebesar 10,45 persen.

Fraksi PKS menilai hal ini menjadi sinyal penting dan mendesak akan perlunya penguatan dan peningkatan integritas, tata kelola, dan sistem penerimaan negara serta kelembagaan khususnya instansi terkait.

Sementara itu, Anggota DPR dari Fraksi PAN Muhammad Hatta mengatakan bahwa pemerintah perlu melakukan pengendalian defisit anggaran dan kehati-hatian pembiayaan utang. Oleh sebab itu, Fraksi PAN mendorong agar penguatan penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja spending, serta efisiensi penggunaan anggaran menjadi perhatian dan prioritas better,” katanya.

Fraksi PAN menilai bahwa pengelolaan fiskal yang sehat bukan semata-mata tentang menutup defisit, melainkan juga mengenai upaya membangun fondasi perekonomian yang tangguh, mandiri, produktif, serta mampu menopang stabilitas nasional dan mendukung kesinambungan agenda pembangunan di berbagai sektor.

Secara keseluruhan, fraksi-fraksi DPR menyetujui RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme pembahasan di DPR RI.

Seluruh pandangan tersebut akan menjadi bagian penting dalam pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 pada tahapan selanjutnya.