Dirut PLN: 4.400 Desa di Daerah 3T Belum Tersalurkan Listrik

Jakarta, FORTUNE - Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, mengatakan masih ada lebih dari 4.400 desa di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang belum dapat mengakses listrik. Hal ini membuat pemerintah memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada perusahaannya pada 2023.

"Kami mengakui akses ke daerah tersebut belum terjangkau, terisolasi, berada di wilayah terpencil, bahkan ada di perbatasan antar negara. Untuk itu, PMN digunakan untuk meningkatkan rasio desa berlistrik PLN," katanya dalam rapat di Komisi VI DPR, Senin (28/11).

Menurut Darmawan, suntikan modal pemerintah penting untuk mendukung program elektrifikasi di kawasan terpencil. Sebab, biaya investasi yang dibutuhkan PLN ke kawasan-kawasan tersebut cukup mahal. Ini lantaran infrastruktur ketenagalistrikan yang dibangun sangat masif, sementara konsentrasi penduduk yang tinggal di wilayah tersebut masih minim dan tersebar.

"Untuk menyambung listrik di wilayah normal itu membutuhkan sekitar Rp1-2 juta per rumah tangga. Untuk daerah terpencil 3T itu membutuhkan investasi sangat tinggi, yaitu Rp25-45 juta per pelanggan," ujar Darmawan.

Dengan adanya PMN dari pemerintah, rasio elektrifikasi desa-desa terpencil meningkat secara bertahap. Pada 2021, rasio elektrifikasi PLN 97,26 persen. Setelah PMN hadir, rasio elektrifikasi meningkat menjadi 97,49 persen pada Oktober 2022, dan diperkirakan akan terus meningkat menjadi 97,53 persen pada Desember 2022 dan 97,81 persen pada 2023.

Rasio desa berlistrik PLN juga demikian, yang pada 2021 masih 90,78 persen. "Dengan adanya PLN meningkat menjadi 90,97 persen di Oktober 2022 dan akan terus meningkat menjadi sekitar 93,83 persen di 2023," kata Darmawan.