Pemerintah Guyur Rp100,1 Triliun untuk Pemulihan Pascabencana Sumatera
- Pemerintah mengalokasikan Rp100,16 triliun untuk 11.512 program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera periode 2026–2028, mencakup pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik.
- Tito Karnavian menyebut sebagian besar layanan publik seperti jalan, jembatan, rumah sakit, dan pemerintahan daerah sudah pulih meski beberapa desa masih terisolasi akibat longsor.
- Pemerintah juga menambah transfer keuangan daerah Rp10,16 triliun bagi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai dukungan pemulihan permanen pascabencana.
Jakarta, FORTUNE - Pemerintah menganggarkan sebanyak Rp100,16 triliun untuk percepatan pemulihan pascabencana di Sumatera selama periode 2026 hingga 2028.
Ketua Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera sekaligus Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa anggaran tersebut telah disetujui dan akan digunakan untuk membiayai 11.512 program rehabilitasi dan rekonstruksi. Program tersebut meliputi pembangunan jalan, jembatan, sekolah, fasilitas publik hingga hunian tetap.
Rinciannya, anggaran 2026 sebesar Rp38,9 triliun, tahun 2027 sebesar Rp32,9 triliun, dan tahun 2028 sebesar Rp28,2 triliun.
“Alhamdulillah total anggaran yang kami usulkan sudah disetujui di tingkat pemerintah,” kata Tito dalam konferensi pers yang dilansir secara daring, Senin (25/5).
Tito menyebut sebagian besar layanan publik di wilayah terdampak kini telah kembali berjalan. Akses jalan nasional dan jembatan utama sudah terhubung, meski sebagian masih menggunakan jembatan darurat.
Selain itu, layanan rumah sakit, puskesmas, SPBU, internet, hingga operasional pemerintahan daerah disebut sudah pulih. Namun, masih terdapat sejumlah desa yang terisolasi akibat longsor, terutama di Aceh Tengah dan wilayah Tapanuli Tengah.
Dari sektor pendidikan, tercatat sebanyak 4.992 sekolah terdampak bencana. Dari jumlah tersebut, sekitar 3.084 sekolah telah kembali dilakukan setelah perbaikan sementara dilakukan.
Sementara untuk pembangunan hunian tetap, pemerintah menargetkan penyelesaian paling lambat pada 2027 agar masyarakat tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara.
Selain anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah juga telah menyetujui tambahan transfer keuangan daerah (TKD) senilai Rp10,16 triliun kepada wilayah terdampak di tiga provinsi. Secara terperinci, Aceh memperoleh Rp1,6 triliun, Sumatera Utara lebih dari Rp6 triliun, dan Sumatera Barat Rp2 triliun.
Tito mengatakan, pemerintah saat ini mulai memasuki tahap pemulihan permanen usai masa tanggap darurat dan transisi pascabencana.
“Sekarang kita akan melakukan proses menuju pemulihan permanan. Itulah jadi dari tiga tahapan itu, tanggap darurat, transisi, kemudian masuk masa untuk menuju permanen, kita namakan rehab-rekon,” katanya.
