Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti tantangan logistik dan distribusi pangan sebagai hambatan utama dalam implementasi awal program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama di wilayah 3T.
Pemerintah menggerakkan SPPG untuk memberdayakan Bumdes, UMKM, dan penyedia lokal agar bahan pangan terserap langsung dari petani, peternak, serta nelayan di daerah pelaksanaan program.
Program MBG dimulai Januari 2025 dengan target awal 11,3 juta penerima manfaat dan anggaran Rp71 triliun, meningkat hingga lebih dari 61 juta penerima pada Maret 2026.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan tantangan yang dihadapi dalam implementasi program makan bergizi gratis (MBG) di tahap awal.

Menurutnya, hambatan yang ditemui pada eksekusi awal program tersebut bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, hingga kapasitas logistik, terutama di wiayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

“Menanggapi pandangan fraksi Partai Demokrat mengenai kesiapan implementasi MBG di tahap awal, pemerintah tidak menutup mata terhadap realita di lapangan,” kata Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (14/7).

Sebagai langkah konkret mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memberdayakan Sentra Produksi Rakyat, Bumdes, UMKM, serta penyediaan lokal untuk menyerap bahan pangan langsung dari petani, peternak, dan nelayan di lokasi SPPG.

Sementara itu, dalam kesempatan lain Purbaya juga mengatakan bahwa BGN mengalami kesusahan dalam melakukan pengawasan program di daerah.

Untuk mengatasi hal tersebut, Kemenkeu akan membantu BGN untuk mengawasi SPPG di daerah. Kemenkeu dan BGN sepakat untuk menutup SPPG yang terpantau tidak mengelola anggaran sebagaimana mestinya.

Purbaya juga mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi 2 bulan sekali untuk memastikan anggaran tersalurkan dengan baik.

Badan Gizi Nasional (BGN) sendiri memulai program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui SPPG pada 6 Januari 2025 secara bertahap. Pada awalnya, MBG dirancang untuk didistribusikan selama 6 hari seminggu kepada anak sekolah. Namun, pada Mei 2026, BGN resmi mengubah pola penyaluran MBG usai ditetapkannya efisiensi anggaran program MBG.

Namun, kebijakan ini mengecualikan sejumlah penerima, seperti daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi. MBG tetap disalurkan pada hari Sabtu untuk memastikan asupan gizi anak tetap terpenuhi. Selama masa libur sekolah, program MBG juga dihentikan sementara.

Anggaran MBG sendiri berasal dari anggaran pendidikan di APBN. Pada 2025 sendiri, anggaran program MBG sebesar Rp71 triliun. Pada 2026, anggaran program MBG yang mulanya Rp335 triliun, dipangkas menjadi Rp268 triliun.

Pada fase awal tahun 2025, program ini ditargetkan dapat menjangkau 11,3 juta penerima manfaat. Target prioritas utamanya mencakup balita, ibu hamil/menyusui, dan siswa di daerah 3T.

Berdasarkan data yang dirilis Maret 2026, jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61.239.037 orang, dengan 49.057.682 di antaranya merupakan siswa sekolah.