Transformasi Digital dan AI Bisa Dongkrak Ekonomi Hingga 1 Persen
Pertumbuhan bisa didapat melalui peningkatan produktivitas dan penguatan sektor teknologi.
Pembangunan infrastruktur digital serta adopsi AI pada berbagai sektor, termasuk UMKM, dinilai mampu menciptakan efek berganda.
Indonesia aktif di forum internasional seperti OECD, BRICS, dan ASEAN untuk memperkuat tata kelola, menarik investasi asing, serta membangun fondasi ekonomi berkelanjutan berbasis digital dan hijau.
Jakarta, FORTUNE – Pemerintah menilai transformasi digital dan pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) berpotensi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, mengatakan pemerintah terus mendorong lahirnya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru di tengah tantangan perlambatan ekonomi global. Salah satunya melalui penguatan sektor teknologi digital.
"Kalau ini kita bisa dorong terus, tambahan pertumbuhan ekonominya itu antara 0,8 sampai dengan 1 persen," ujar Ferry dalam RGS Summit 2026 di Jakarta, Selasa (14/7).
Menurutnya, tambahan pertumbuhan tersebut tidak hanya berasal dari perkembangan industri pusat data (data center), tetapi juga dari peningkatan produktivitas yang dihasilkan penerapan AI di berbagai sektor usaha.
Ia menjelaskan pembangunan infrastruktur digital akan menciptakan efek berganda terhadap perekonomian, mulai dari investasi hingga penciptaan lapangan kerja.
Sementara itu, adopsi AI dinilai mampu meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Dalam konteks UMKM adalah bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas di UMKM," kata Ferry.
Potensi tersebut menjadi penting mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam lima tahun terakhir cenderung bertahan pada level 5 persen.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia tumbuh 3,70 persen pada 2021 seiring pemulihan pascapandemi Covid-19. Laju pertumbuhan kemudian meningkat menjadi 5,31 persen pada 2022, sebelum sedikit melambat menjadi 5,05 persen pada 2023 dan 5,03 persen pada 2024.
Pada 2025, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,11 persen.
Selain mendorong digitalisasi, pemerintah juga berupaya memperluas akses pasar sekaligus menarik investasi asing melalui partisipasi aktif dalam berbagai forum internasional, seperti Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), BRICS, dan ASEAN.
Menurut Ferry, keterlibatan Indonesia dalam forum-forum tersebut bertujuan mengadopsi praktik terbaik dan standar global sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional di mata investor internasional.
"Tata kelola yang kuat itu sangat penting untuk membuka peluang investasi dan mengubah transformasi digital serta ekonomi hijau menjadi sumber pertumbuhan baru," ujarnya.
Ia menambahkan, penguatan tata kelola menjadi fondasi penting agar pemerintah mampu mengantisipasi berbagai risiko sebelum berkembang menjadi krisis. Di tengah tantangan ekonomi yang makin kompleks, koordinasi antarlembaga dan konsistensi implementasi kebijakan dinilai menjadi kunci menjaga kepercayaan investor.
"Dengan berbagai tantangan yang ada, kita tidak mungkin mengatasinya sendiri. Kita membutuhkan koordinasi, kolaborasi, dan implementasi aturan yang konsisten," kata Ferry.
Pemerintah berharap penguatan tata kelola, percepatan transformasi digital, dan pengembangan ekonomi hijau dapat menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih berkelanjutan sekaligus memperkuat daya saing nasional dalam menarik investasi global.
