Bansos PKH dan Sembako Kuartal III Mulai Disalurkan 20 Juli 2026

Jakarta, FORTUNE - Pemerintah memastikan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bantuan sembako untuk periode Juli–September 2026 akan dimulai pada 20 Juli. Penyaluran dilakukan setelah Kementerian Sosial (Kemensos) menerima data terbaru penerima manfaat hasil pemutakhiran Badan Pusat Statistik (BPS).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan proses penyaluran saat ini memasuki tahap akhir setelah pemerintah memperoleh daftar terbaru penerima bantuan.

“Bansos triwulan ke-III sedang kita proses, kemarin kita sudah dapat data terbaru dari BPS, sekarang kita sedang cleansing, Insya Allah dalam waktu dua-tiga hari ini sudah selesai, dan setidak-tidaknya tanggal 20 nanti sudah mulai disalurkan,” ujar menteri yang akrab disapa Gus Ipul itu, mengutip Antara, Senin (13/7).

Menurutnya, pembaruan data menghasilkan perubahan daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sebagian penerima lama tetap memperoleh bantuan, sebagian lainnya tidak lagi memenuhi syarat, sementara penerima baru juga masuk dalam daftar sesuai hasil pemutakhiran data.

Proses pemutakhiran dilakukan secara berjenjang, dimulai dari tingkat RT dan RW, kemudian diteruskan kepada operator data desa atau kelurahan melalui mekanisme musyawarah. Selanjutnya, data disampaikan ke dinas sosial setempat sebelum ditetapkan oleh bupati atau wali kota dan dikirimkan ke Kemensos.

Setelah itu, data diteruskan kepada Badan Pusat Statistik untuk melalui proses verifikasi dan validasi. Hasil pemutakhiran yang telah diverifikasi kemudian dikembalikan ke Kemensos setiap tiga bulan sebagai dasar penyaluran bantuan sosial. Melalui mekanisme tersebut, pemerintah berharap bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria.

Gus Ipul juga mengapresiasi pemerintah daerah yang aktif memperbarui data penerima manfaat. Menurutnya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kota Bekasi menjadi daerah yang paling aktif dalam proses tersebut. “Ini artinya bahwa daerah telah begitu peduli terhadap proses pemutakhiran itu, karena kita harus akui data ini yang kita terima adalah data dari daerah, dan daerahlah yang paling tahu tentang kondisi objektif warganya,” ujarnya.

Selain menyalurkan bantuan tunai, pemerintah akan mengintegrasikan bansos dengan program pemberdayaan masyarakat. Kebijakan ini merupakan bagian dari perubahan paradigma "Bansos Sementara, Berdaya Selamanya" yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Nah setelah diterima oleh mereka yang berhak, akan ditindaklanjuti dengan program pemberdayaan. Ini yang baru dari Pak Presiden Prabowo, jadi tidak hanya diberi bansos, tapi kita kuatkan dengan pemberdayaan, sehingga keluarga-keluarga ini nanti terukur bisa naik kelas,” katanya.

Pada 2026, Kemensos menargetkan lebih dari 150 ribu keluarga penerima manfaat mengikuti program pemberdayaan. Harapannya, mereka mampu meningkatkan kemandirian ekonomi sehingga tidak lagi bergantung pada bantuan sosial pada tahun berikutnya. “Kita harapkan mereka tahun berikutnya nanti sudah tidak menerima bansos lagi, tapi mengembangkan usaha yang hasilnya lebih besar daripada mereka yang menerima bansos,” kata Gus Ipul.

Ia menjelaskan terdapat tiga bentuk pemberdayaan yang akan diberikan berdasarkan hasil asesmen terhadap masing-masing keluarga penerima manfaat, yakni peningkatan keterampilan, penguatan akses, dan penambahan aset usaha. “Ya kita coba apanya dulu, (misal) mereka butuh peningkatan keterampilan atau mereka butuh tambahan aset, tempat untuk usaha misalnya, atau mungkin juga yang ketiga aksesnya dibuka, mungkin dikerjasamakan dengan banyak pihak,” katanya.

Melalui pembaruan data secara berkala dan integrasi dengan program pemberdayaan, pemerintah berharap penyaluran bansos tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga mampu menjadi jalan bagi keluarga penerima untuk meningkatkan taraf ekonomi dan berangsur keluar dari ketergantungan terhadap bantuan sosial.