Prabowo Curhat Pindad Hingga Garuda Indonesia Sempat Mau Dijual
- Presiden Prabowo menghentikan rencana penjualan perusahaan strategis seperti PT Pindad, PT PAL, dan Garuda Indonesia ke pihak asing karena dinilai masih penting bagi kepentingan nasional.
- PT PAL kini mampu memproduksi kapal perang dan kapal selam, sementara PT Pindad berhasil memperoleh kontrak ekspor senjata ke Arab Saudi sebagai hasil penguatan industri pertahanan.
- Pemerintah menutup ratusan BUMN yang merugi untuk efisiensi, dengan target menyisakan sekitar 800 entitas hingga 2026 dan menghemat biaya operasional serta gaji direksi hingga Rp70 triliun.
Jakarta, FORTUNE – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan sejumlah perusahaan pelat merah strategis, mulai dari PT Pindad, PT PAL Indonesia hingga maskapai Garuda Indonesia, sempat direncanakan untuk dilego kepada pihak asing.
Namun, ia mengaku menghentikan rencana tersebut karena menilai perusahaan-perusahaan itu masih memiliki nilai strategis bagi negara.
Pernyataan itu dia sampaikan saat meresmikan Bendungan Meninting di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/7).
"Banyak sekali perusahaan yang seolah tadinya mau dijual ke asing, saya larang," kata Prabowo yang dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Menurutnya, pemerintah memilih membangkitkan kembali industri-industri strategis tersebut ketimbang melepasnya kepada investor asing. Ia mengklaim PT PAL telah mampu memproduksi kapal perang hingga kapal selam.
"PT PAL akan bikin kapal-kapal canggih," ujarnya.
Sementara itu, PT Pindad disebut mulai menuai hasil dari penguatan industri pertahanan nasional. Prabowo mengaku baru menerima laporan bahwa perusahaan tersebut memperoleh kontrak ekspor persenjataan dari Arab Saudi.
"Senjata kita teruji, tentara kita teruji," katanya.
Tak hanya industri pertahanan, Prabowo juga mengungkapkan Garuda Indonesia sempat direncanakan untuk dijual. Namun, pemerintah memutuskan mempertahankan perusahaan tersebut dan melakukan pembenahan.
"Garuda tadinya mau dijual, saya larang. Sekarang sudah mulai bangkit. Bulan depan sudah mulai untung setelah sekian puluh tahun," ujar Prabowo.
Dalam kesempatan sama, dia menjelaskan alasan pemerintah melakukan restrukturisasi besar-besaran terhadap badan usaha milik negara (BUMN). Ia mengaku terkejut mengetahui jumlah BUMN dan anak usahanya mencapai lebih dari seribu perusahaan saat pertama kali menjabat sebagai presiden.
"Perkiraan saya dulu BUMN kita paling 300 atau maksimal 400. Begitu saya dilantik jadi presiden baru saya diberi tahu BUMN kita 1.077," katanya.
Menurut Prabowo, banyaknya entitas tersebut membuat tata kelola BUMN menjadi tidak efisien. Pemerintah pun melakukan penertiban dengan menutup perusahaan-perusahaan yang dinilai terus merugi dan tidak memiliki prospek.
"Hari ini kita sudah tutup 240 BUMN yang tidak beres. Akhir Juli akan menjadi 250 BUMN. Sampai 31 Desember 2026 jumlahnya akan mencapai 800 BUMN yang tidak efisien, yang tidak pernah untung, yang merugi terus, kita tutup," ujarnya.
Prabowo mengklaim langkah tersebut telah menghasilkan penghematan besar dari sisi biaya operasional dan remunerasi direksi.
"Dari gaji direksi saja sampai sekarang overhead dan gaji kita sudah bisa menghemat mendekati Rp70 triliun," katanya.
