Jokowi Buka Opsi Perpanjang Bantuan Pangan Beras, Ini Syaratnya

Jakarta, FORTUNE - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memastikan penyaluran Bantuan Pangan cadangan Beras pemerintah (CBP) diterima penerima manfaat.  Presiden bahkan membuka opsi penyaliran bantuan pangan dapat dilanjutkan hingga Juni 2024 dengan beberapa catatan. 

Hal tersebut diungkap dalam kunjungannya ke Gudang Bulog Munjung Agung, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, pada Rabu (3/1). “Saya ingin menanyakan, semuanya sudah dapat yang 10 kilo? Sudah dipegang semuanya?” tanya Presiden kepada para penerima manfaat yang hadir dalam kesempatan tersebut.

Adapun masyarakat yang hadir di sana merupakan penerima manfaat tambahan. Adaapun, bantuan pangan yang mereka peroleh pada kesempatan tersebut merupakan yang pertama. “Yang paling penting Januari sudah diterima, nanti akan dapat lagi di bulan Februari, akan dapat lagi di bulan Maret,” ujarnya.

Jokowi membuka kemungkinan melanjutkan bantuan pangan beras hingga Juni 2024 asalkan dapat menyesuaikan kondisi APBN. “Nanti kalau APBNnya saya lihat mencukupi, dilanjutkan lagi ke April, Mei, Juni, setuju mboten?” ujarnya.

Masyarakat yang menerima bantuan tersebut pun berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Zaenal Abidin misalnya, mengatakan bahwa bantuan tersebut akan digunakan untuk membantu keluarganya.

Sementara itu, masyarakat lainnya bernama Nur, bersyukur jika perpanjangan bantuan serupa bisa terwujud. “Pertama dapat 10 kilo. Alhamdulillah (mau diperpanjang),” tandasnya.

Dalam kunjungannya ke Banyumas, memantau kegiatan penanaman padi petani dan memastikan peningkatan produksi beras. Ia memastikan, petani mulai melakukan penanaman seiring dengan turunnya musim hujan, sehingga kebutuhan air tercukupi. 

Penanaman padi sudah berlangsung pada Januari hingga Desember tahun lalu untuk peningkatan produksi di masa panen tahun ini. “Desember kita tanam 1,4 juta [hektar], di Januari 1,7 juta hektar, kemudian di Februari 1,4 juta hektar. Sehingga, apa kita harapkan ada peningkatan produksi beras kita di masa panen di bulan Maret-April yang akan datang”, kata Jokowi.

Jokowi mengatakan masih menerima banyak keluhan petani mengenai masalah pupuk. Namun, sekarang pembelian pupuk tidak lagi memakai Kartu Tani, melankan bisa menggunakan KTP. “Urusan kalau ke petani mesti pupuk, tapi kemarin kan sudah saya sampaikan, sekarang pembelian pupuk tidak harus pakai kartu tani, bisa pakai KTP,” ujarnya.

Dia berharap, ketersediaan pupuk dari Pupuk Indonesia dan berharap mencukupi kebutuhan para petani. “Dan juga sudah bersiap di persiapkan untuk masa panen ini 1,7 juta ton pupuk dari pupuk Indonesia, saya kira itu mencukupi dan kita harapkan keluhan untuk pupuk tidak ada lagi,” ujar Jokowi.

Presiden juga sudah meminta Menteri Pertanian dan Menteri Keuangan mengajukan dana tambahan susbidi pupuk senilai Rp14 triliun.  Untuk menjadikan Jawa Tengah kembali ke peringkat ke-2 penghasil padi di Indonesia, sehingga akses pupuk harus segera tanam padi awal tahun ini.

“Kalau targetnya bisa naik lagi artinya memang urusan pupuk tadi juga ada keluhan urusan, apa, irigasi yang sudah apa, sedimennya tinggi, di bendungannya nanti akan dikerjakan oleh Pak Menteri PU, secepatnya,” ujarnya. 

Sementara untuk mencegah praktik penjualan kembali pupuk bersubsidi dengan harga dua kali lipat dari harga pasaran, perlu dilakukan pengecekan berkala dan pengawasan.

“Ya, itu yang harus dikontrol terus. Distributor, pengecer dikontrol jangan sampai pupuk bersubsidi dijual, ke tempat yang bukan petani. Memang ada bocoran seperti itu, tapi semuanya akan diawasi dan dikontrol,” kata dia.