Jokowi Terus Genjot Proyek Food Estate, Ini Perkembangannya
Jokowi meminta Kementerian PUPR sediakan akses air.
Ilustrasi persawahan. (dok. Kementan)Jakarta, FORTUNE - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong pengembangan lumbung pangan atau food estate untuk mendukung ketahanan pangan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan, pengembangan lumbung pangan sudah dilakukan di sejumlah wilayah Indonesia.
“Yang sudah dikembangkan oleh Kementerian Pertanian itu sekitar 60 ribuan (hektare),yang mana 2020 itu 30 ribu hektare, kemudian pada 2021 itu 14 ribu hektare, kemudian ada ekstensifikasi sebanyak 16 ribu hektare,” ujar Airlangga usai Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (4/10).
Salah satu wilayah pengembangan lumbung pangan yang dilaporkan kepada Presiden yaitu Kalimantan Tengah. Untuk pengembangan di daerah tersebut, Jokowi meminta agar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyediakan saluran air dan membantu dalam pengolahan lahan.
“Sehingga nanti Kementerian Pertanian tinggal masuk pada lahan yang sudah siap. Pengembangan di lahan yang sudah siap, disiapkan oleh PUPR,” ujarnya.
Progres pembangunan NTT dan Papua
Sementara itu, untuk wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), pemerintah menyiapkan Kabupaten Belu, Kabupaten Sumba Tengah, dan Kabupaten Sumba Timur sebagai wilayah pengembangan lumbung pangan. Adapun jenis komoditas yang disiapkan di antaranya jagung dan sorgum.
“Belu dipersiapkan seluas 559 hektare dan ini komoditasnya adalah jagung, dan ini akan terus diikuti oleh pemerintah. Di Sumba Tengah seluas 10 ribu hektare dan ini realisasinya sudah hampir 10 ribu hektare,”ujarnya.
Airlangga menyebut ketersedian air dan pupuk masih menjadi perhatian pemerintah di wilayah tersebut.
Sedangkan untuk Papua, pemerintah mendorong pengembangan lumbung pangan di daerah Merauke dan Kerom. Sementara pengembangan lumbung pangan di wilayah Sumatra Utara luas lahan yang ditargetkan mencapai 22 hektare.
“Ini diberikan penugasan kepada Bupati Humbahas (Humbang Hasundutan) sebagai penanggung jawab sesuai dengan keputusan dari Menko Marinves," kata dia.
Wilayah Sumatra Utara yang memiliki potensi lebih besar sekitar 30.000 hektar akan ditugas kepada Menteri Pertanian untuk segera melakukan intervensi kegiatan.
