Aprindo Minta Jaminan Beras ke Pemerintah Agar Tak Ada Panic Buying

Jakarta, FORTUNE – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey mengatakan pihaknya telah bertemu dengan pemerintah, yakni Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) demi menyikapi kelangkaan Beras di ritel modern.

Dia menyatakan telah meminta pemerintah untuk menjamin ketersediaan stok beras di ritel modern.

“Jangan sampai rak kosong. Ini bisa menimbulkan panic buying,” kata dia saat ditemui di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Senin (12/2).

Apa yang dikeluhkan oleh masyarakat terkait ketersedian beras di sektor ritel itu dibenarkan oleh Roy. Dia mengatakan dalam beberapa hari ini pihaknya tidak tersuplai dengan baik, sehingga terjadi kelangkaan.

Kondisi tersebut diperparah dengan melonjaknya harga beras komersial yang dijual oleh pihak swasta. Sehingga, peritel tidak dapat melakukan pembelian beras untuk dipasarkan di toko-toko.

“Kami tidak mungkin jual rugi. Jadi kami harap pemerintah ada sebagai wasit di tengah untuk mengatur produsen dan tidak terlalu tinggi harganya, supaya kami tidak jual rugi,” ujarnya.

Roy membantah kelangkaan terjadi karena maraknya pembelian besar-besar oleh politisi untuk kepentingan elektoral. Sebenarnya, keadaan ini disebabkan oleh keterlambatan panen menyusul gejala El Nino yang terjadi dalam beberapa bulan belakangan.

Jika harga di tingkat produsen sudah tinggi, para peritel tidak bisa menjual beras di atas ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET). Pemerintah telah menetapkan HET beras medium sebesar Rp10.900 hingga Rp11.800 per kilogram, sedangkan beras premium Rp13.900 hingga Rp14.800 per kilogram.

“Ini presiden sudah memerintahkan tadi pagi bahwa minimal beras SPHP harus lancar ke ritel. Karena kalau tidak ada beras premium di ritel paling engga ada SPHP,” ujarnya.

Aprindo juga memberlakukan pembatasan pembelian beras di toko ritel. Setiap konsumen hanya diperkenankan membeli dua kantong untuk ukuran 5 kilogram.