Dianggap Pemborosan, Rencana Pembangunan 21 Bandara Baru Dikritik
Banyak bandara masih juga tidak aktif.
Shutterstock/dendrobium_labsJakarta, FORTUNE - Dalam rapat kerja antara Komisi V DPR dengan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, anggota Komisi V, Suryadi Jaya Purnama, melemparkan kritik terhadap kinerja Kementerian Perhubungan, terutama dalam sektor transportasi udara.
Menurut politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, pembangunan bandar udara (bandara) baru di 21 lokasi pada 2023 harus dievaluasi kembali. Pasalnya, ada beberapa bandara yang telah dibangun tapi belum beroperasi secara efektif.
“Kita ini sudah kekurangan anggaran untuk membangun, tapi di satu sisi kita ada pemborosan-pemborosan yang barangkali bisa dipertimbangkan,” ujarnya, Rabu (18/1).
Dalam catatannya, Indonesia memiliki sejumlah bandara yang sepi penumpang, seperti JB Soedirman di Purbalingga, lalu Ngloram di Blora, kemudian Wiriadinata di Tasikmalaya, dan Kertajati di Majalengka.
Harga tiket pesawat masih mahal
Selepas masalah bandara, Suryadi menyampaikan problem seputar harga tiket yang pada beberapa rute penerbangan dipandang tidak masuk akal. Dia tidak memungkiri tingginya harga tiket disebabkan oleh sejumlah variabel seperti kenaikan harga bahan bakar dan operasional. Meski begitu, harga tiket, menurutnya, tetap harus ditertibkan.
"Misalnya saya bolak-balik Bali-Lombok itu harga tiketnya lebih mahal daripada Jakarta-Lombok," ujarnya.
Dalam hematnya, tidak mungkin bahan bakar yang dihabiskan dari Denpasar ke Lombok dengan durasi penerbangan sekitar 10-15 menit, sama dengan penerbangan ke Jakarta yang memakan waktu hampir 2 jam.
"Ini sepertinya tidak ada pengawasan sama sekali," katanya.
Hal yang sama juga terjadi pada rute penerbangan Lombok-Bima yang harganya di atas Rp1 juta, katanya, padahal durasi penerbangan hanya 15–20 menit.
"Lebih murah ke Singapura daripada ke dalam daerah kita sendiri antarprovinsi. Saya kira ini perlu penjelasan lebih rasional," ujar Suryadi.
Menhub akan evaluasi pembangunan bandara baru
Budi Karya mengatakan kementeriannya akan mengevaluasi ulang rencana pembangunan bandara di 21 daerah terluar, terpencil, dan tertinggal.
Di sisi lain, dia mengaku pihaknya mengalami kekurangan anggaran cukup besar untuk membangun dan membiayai berbagai kegiatan lainnya. Oleh sebab itu, dia memandang pembangunan beberapa bandara baru akan dibatalkan.
