Kemenperin Balas Kritikan Faisal Basri Terkait Hilirisasi Nikel Jokowi

Jakarta, FORTUNE – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menjawab kritikan Ekonom Senior Faisal Basri yang menilai bahwa hilirisasi nikel yang dilakukan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) malah menguntungkan Cina.

Juru bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Febri Hendri Antoni Arif, mengatakan berdasarkan data Kemenperin, terdapat 34 smelter yang sudah beroperasi dan 17 smelter yang sedang dalam kontruksi.

Investasi yang telah tertanam di Indonesia mencapai US$11 miliar atau sekitar Rp165 triliun untuk smelter pyrometalurgi, serta US$2,8 Miliar atau mendekati Rp40 triliun untuk tiga smelter hydrometalurgi yang akan memproduksi MHP (mix hydro precipitate) sebagai bahan baku baterai.

Dengan begitu, hilirisasi di Indonesia bukan hanya pada besi dan baja (kode HS72) seperti yang disampaikan Faisal untuk mengkritik hilirisasi nikel.

Febri mengatakan selama masa konstruksi, kehadiran smelter tersebut menyerap produk lokal.

Dilihat dari lokasi, smelter tersebar di berbagai provinsi yaitu Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, serta Banten.

“Hal ini mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah tersebut dengan meningkatnya PDRB di daerah lokasi smelter berada,” kata Febri seperti dalam keterangan pers, Minggu (13/4).

Besarnya multiplier effect smelter nikel, kata Febri, dapat dilihat dari nilai tambahnya. Kemenperin menghitung nilai tambah yang dihasilkan dari nickel ore hingga produk hilir meningkat berkali-kali lipat jika diproses di dalam negeri.

Dia menyatakan apabila nilai nickel ore mentah dihargai US$30 per ton, ketika menjadi nickel pig iron (NPI) harganya akan naik 3,3 kali lipat menjadi US$90 per ton. Lalu, bila menjadi Ferronickel, harga akan naik 6,76 kali lipat atau setara US$203 per ton.

Ketika hilirisasi berlanjut dengan menghasilkan nickel matte, maka nilai tambahnya juga akan naik menjadi 43,9 kali lipat atau US$3.117 per ton. Terlebih, sekarang Indonesia telah memiliki smelter yang menjadikan MHP sebagai bahan baku baterai dengan nilai tambah 120,94 kali atau sekitar US$3.628 per ton.

“Apalagi, jika ada ada pabrik baterai yang mengubah ore menjadi LiNiMnCo, maka nilai tambahnya bisa mencapai 642 kali lipat,” ujar Febri.

Dengan peningkatan demikian, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pajak-pajak lain yang nilainya signifikan pun akan meningkat.

Jika Indonesia mengekspor bahan mentah, angkanya Rp17 Triliun, dibandingkan dengan ekspor produk hasil hilirisasi nikel yang mencapai Rp510 triliun, seperti diungkapkan Presiden Joko Widodo. 

Melihat performa kontribusi logam dasar terhadap perekonomian, Febri menjelaskan PDB logam dasar pada triwulan I-2023 tumbuh 11,39 persen. Pada semester I-2023 ini, logam dasar mencatatkan PDB sebesar Rp66,8 triliun.

Sepanjang 2022, subsektor ini tumbuh di atas 15 persen dengan nilai Rp124, 29 Triliun. Pada 2021, nilainya tumbuh double digit setara Rp108,27 Triliun. Bahkan pada 2020 yang penuh tekanan akibat pandemi Covid-19, industri logam dasar berhasil tumbuh mengesankan.

“Indikator ini sangat jelas menunjukkan bahwa benefit smelter memberi manfaat bagi ekonomi nasional, bukan untuk negara lain. Hadirnya PMA merupakan pengungkit investasi untuk pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Febri.

Posisi Indonesia sebagai eksportir utama produk hilir logam nikel terus menguat dalam beberapa tahun terakhir, utamanya setelah kebijakan hilirisasi dan pelarangan ekspor biji nikel dijalankan. Ekspor stainless steel, baik dalam bentuk slab, HRC maupun CRC, menyentuh angka US$10,83 miliar pada 2022.

Nilai ekspor itu meningkat 4,9 persen dari 2021 yang mencapai US$10,32 miliar.

Berdasarkan data worldstopexport 2022, Indonesia menjadi eksportir HRC urutan pertama dunia dengan nilai US$4,1 Miliar. Febri menambahkan ekspor produk hilir dari nikel lainnya juga terus meningkat pesat.

Pada 2022, nilai ekspor ferronickel mencapai US$13,6 miliar, atau meningkat 92 persen dibandingkan nilai ekspor pada 2021 yang mencapai US$7,08 miliar. Nilai ekspor nickel matte juga melonjak 300 persen, dari US$0,95 miliar pada 2021 menjadi US$3,82 miliar pada 2022.

Kemudian, jika dilihat dari perolehan PNBP, sektor logam nikel juga mengalami kenaikan yang mengagumkan, terutama dari daerah-daerah penghasil nikel.

Pada 2022, PNBP dari daerah penghasil nikel mencapai Rp10,8 Triliun, meningkat dari 2021 yang mencapai Rp3,42 triliun. Total PNBP dari lima provinsi penghasil nikel mencapai Rp20,46 triliun sepanjang 2021 hingga triwulan II–2023, dengan provinsi Sulawesi Tenggara merupakan penyumbang terbesar PNBP (Rp8,73 Triliun), disusul provinsi Maluku Utara (Rp6,23 Triliun).