FAO Ingatkan Waspada El Nino, Indonesia Masuk Risiko Tinggi Kekeringan

01 Jul 2026, 09:55 WIB

Eko Wahyudi

News

Channel

Add Us on Google

FAO Ingatkan Waspada El Nino, Indonesia Masuk Risiko Tinggi Kekeringan

Seorang petani tengah menebar benih padi di areal persawahan Kelurahan Duampanua, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, pada Senin (8/6/2026). (IDN Times/Aan Pranata)

Intinya Sih

Sisi Positif

FAO memperingatkan potensi El Nino kuat yang dapat memicu kekeringan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dengan risiko tinggi terhadap sektor pertanian dan pasokan pangan global.
Melalui sistem ASIS berbasis data satelit, FAO menekankan pentingnya peringatan dini agar pemerintah dan petani bisa menyesuaikan waktu tanam serta mengamankan sumber daya sebelum musim kering tiba.
FAO dan WFP mengajukan pendanaan US$202 juta untuk melindungi 8,8 juta warga di 22 negara berisiko tinggi melalui bantuan tunai, dukungan petani-peternak, dan penguatan sistem mitigasi bencana.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Peringatan dini FAO tentang risiko El Nino menunjukkan kemajuan besar dalam kemampuan dunia memantau dan mengantisipasi bencana iklim. Dengan dukungan teknologi satelit ASIS yang mampu memetakan risiko hingga skala satu kilometer, pemerintah kini dapat menyalurkan bantuan dan sumber daya secara lebih tepat sasaran, memperkuat kesiapsiagaan petani, serta mencegah krisis pangan sejak tahap paling awal.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, FORTUNE – Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) memperingatkan dunia untuk bersiap menghadapi El Nino yang diperkirakan mulai terbentuk dalam beberapa pekan ke depan. Indonesia menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang masuk dalam wilayah berisiko tinggi mengalami kekeringan pertanian, bersama India, Pakistan, Myanmar, Thailand, Kamboja, Vietnam, Filipina, dan Timor-Leste.

Peringatan tersebut menyeruak seiring analisis terbaru yang memanfaatkan data satelit selama 41 tahun melalui Agricultural Stress Index System (ASIS). Sistem tersebut memetakan wilayah-wilayah yang paling rentan mengalami kekeringan akibat fenomena El Niño Southern Oscillation (ENSO) yang kuat maupun sangat kuat.

Analisis itu sejalan dengan proyeksi Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) yang memperkirakan siklus El Nino kali ini berpotensi lebih kuat dibandingkan kondisi normal.

FAO menyatakan kawasan dengan risiko tertinggi meliputi wilayah Sahel, Afrika bagian selatan, Asia Selatan dan Asia Tenggara, serta Koridor Kering Amerika Tengah dan Karibia. Di wilayah tersebut, sejumlah area pertanian dan padang penggembalaan memiliki probabilitas lebih dari 50 persen mengalami kekeringan dalam beberapa bulan mendatang.

Di Asia, dampak El Nino diperkirakan tidak hanya mengganggu produksi pangan domestik, tetapi juga berpotensi memengaruhi pasar pangan global. FAO mengingatkan bahwa melemahnya monsun musim panas di India dapat menekan produksi tanaman tadah hujan seperti padi dan jagung pada musim tanam yang krusial.

Pengalaman El Nino 2015 menjadi pelajaran penting. Saat itu, produksi jagung dan padi di sejumlah negara produsen utama mengalami penurunan sehingga mendorong kenaikan harga komoditas pangan dunia.

"Kali ini, risiko kekeringan pertanian meluas dari Pakistan dan India hingga Myanmar, Thailand, Kamboja, Vietnam, Filipina, Indonesia, dan Timor-Leste," demikian FAO dalam analisisnya, dikutip Rabu (1/7).

Peringatan dini jadi kunci

FAO menilai identifikasi risiko sejak dini menjadi faktor penting dalam meminimalkan dampak terhadap sektor pertanian. Dengan informasi lebih cepat dan akurat, petani dapat menyesuaikan waktu tanam, memilih varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan, menyiapkan cadangan pakan ternak, hingga mengamankan sumber air sebelum musim kering mencapai puncaknya.

Melalui ASIS, FAO bahkan mampu memetakan tingkat risiko hingga skala satu kilometer persegi sehingga pemerintah dapat menentukan wilayah prioritas secara lebih presisi.

"Tingkat detail seperti ini mengubah apa yang dapat dilakukan pemerintah. Alih-alih menyebar sumber daya secara tipis, pemerintah dapat memusatkan dukungan di daerah-daerah rawan, mengarahkan transfer tunai, dukungan air dan irigasi, pakan ternak, dan input penting lainnya ke tempat-tempat yang paling berisiko," kata Pakar Urusan Sumber Daya Alam FAO, Riccardo Soldan.

Menurut FAO, efektivitas sistem tersebut bergantung pada kemampuan pemerintah menghubungkan layanan meteorologi, kementerian pertanian, hingga jaringan penyuluh agar informasi peringatan dini dapat diterima petani sebelum musim tanam dimulai.

FAO mengingatkan banyak wilayah yang kini kembali berisiko merupakan daerah yang juga terdampak berat pada El Nino 2015–2016 maupun 2023–2024. Siklus tersebut menyebabkan gagal panen, kematian ternak, meningkatnya utang rumah tangga petani, hingga migrasi akibat krisis pangan dan air.

Pada El Nino 2015–2016 saja, lebih dari 60 juta orang terdampak di 23 negara dengan kebutuhan bantuan kemanusiaan mencapai sekitar US$5 miliar.

Menurut Pejabat Sumber Daya Alam FAO, Jorge Alvar-Beltrán, ancaman kali ini berpotensi lebih besar karena terjadi di tengah suhu bumi yang makin tinggi, konflik geopolitik, serta meningkatnya kerawanan pangan global.

"Ini tidak seperti El Nino sebelumnya. Planet ini jauh lebih hangat saat ini, dan dengan konflik serta kerawanan pangan yang meluas, fase baru ini akan paling berdampak di tempat-tempat yang sudah rentan dan memiliki kapasitas penanggulangan yang terbatas," ujarnya.

Sebagai langkah antisipasi, FAO bersama Program Pangan Dunia (WFP) telah meluncurkan permohonan pendanaan senilai US$202 juta untuk melindungi sekitar 8,8 juta penduduk di 22 negara berisiko tinggi.

Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung berbagai intervensi dini, mulai dari bantuan kepada petani dan peternak, penyaluran bantuan tunai antisipatif, hingga penguatan sistem peringatan dini sebelum kekeringan, banjir, dan badai berkembang menjadi krisis kemanusiaan.

FAO menegaskan, keberhasilan menghadapi El Nino kali ini akan sangat bergantung pada kecepatan pemerintah mengambil langkah mitigasi.