Comscore Tracker
NEWS

Bank Dunia Wanti-wanti Negara Berkembang soal Risiko Utang Tersembunyi

Permasalahan berisiko muncul saat berbagai insentif ditarik.

Bank Dunia Wanti-wanti Negara Berkembang soal Risiko Utang TersembunyiIlustrasi Bank Dunia/Shutterstock Bumble Dee

by Hendra Friana

Jakarta, FORTUNE - Laporan terbaru Bank Dunia (World Bank) menyoroti sejumlah risiko dari meningkatnya kerapuhan keuangan negara-negara berkembang akibat krisis Covid-19. Salah satunya, risiko jangka panjang dalam bentuk utang tersembunyi yang berpotensi merusak akses ke kredit, dan secara tidak proporsional mengurangi akses keuangan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah dan usaha kecil.

Dalam laporan "World Development Report 2022: Finance for an Equitable Recovery" tersebut Bank Dunia menjelaskan bahwa respons kebijakan yang cepat dan tegas terhadap krisis Covid-19 memang telah mengurangi dampak ekonomi terburuknya dalam jangka pendek. Namun, beberapa tindakan tersebut juga memunculkan kebijakan baru
yang berisiko menjadi hambatan bagi pemulihan yang adil dalam jangka panjang.

"Kekhawatiran yang paling mendesak adalah meningkatnya tingkat utang publik dan swasta secara dramatis, serta risiko yang signifikan hutang tersembunyi dan kerentanan keuangan yang akan terwujud setelah program stimulus dan insentif diperkecil," tulis Bank Dunia dalam laporannya dikutip Senin (21/2).

"Saat efek langsung dari pandemi mereda, pembuat kebijakan menghadapi tugas sulit mencapai keseimbangan antara memberikan stimulus perekonomian, sekaligus membatasi risiko jangka panjang yang mungkin timbul dari respons krisis."

Dalam laporan tersebut, Bank Dunia juga menyoroti beberapa bidang yang membutuhkan penanganan prioritas, termasuk deteksi dini risiko keuangan. Karena hanya sedikit negara yang memiliki ruang fiskal dan kapasitas cukup untuk mengatasi semua tantangan secara bersamaan.

Di samping itu, menurut survei bisnis di negara berkembang selama pandemi, ditemukan bahwa 46 persen perusahaan swasta diperkirakan akan menunggak. Gagal bayar dapat meningkat tajam, dan utang swasta dapat dengan cepat menjadi utang publik, karena pemerintah memberikan insentif.

"Meskipun pendapatan dan pendapatan bisnis mengalami kontraksi yang parah akibat krisis, porsi kredit bermasalah sebagian besar tetap tidak terpengaruh dan di bawah ekspektasi. Namun, ini mungkin karena kebijakan relaksasi dan standar akuntansi yang longgar yang menutupi risiko tersembunyi yang signifikan yang akan menjadi nyata hanya ketika kebijakan dukungan ditarik,"  kata Carmen Reinhart, Wakil Presiden Senior dan Kepala Ekonom Grup Bank Dunia.

“Sudah waktunya untuk memprioritaskan tindakan awal yang disesuaikan untuk mendukung sistem keuangan yang sehat yang dapat memberikan pertumbuhan kredit yang dibutuhkan untuk mendorong pemulihan. Jika tidak, itu adalah yang paling rentan yang akan terkena pukulan paling keras,” jelasnya.

Mekanisme kepailitan yang efektif

Laporan tersebut juga menyerukan perlunya manajemen proaktif terhadap pinjaman yang berpotensi gagal bayar. Sebab, banyak rumah tangga dan perusahaan dihadapkan pada tingkat hutang yang tidak berkelanjutan karena pendapatan yang lebih rendah selama pandemi.

Menurut Bank Dunia, mekanisme kepailitan yang efektif dapat membantu pemerintah menghindari risiko tekanan utang jangka panjang kepada perusahaan 'zombie' tersebut. "Memperbaiki mekanisme kepailitan, memfasilitasi latihan di luar pengadilan, terutama untuk usaha kecil, dan mempromosikan pengampunan utang dapat membantu memungkinkan pengurangan utang swasta secara teratur," tulis Bank Dunia.

Selain itu, di negara-negara berpenghasilan rendah, tingkat utang negara yang meningkat secara dramatis perlu dikelola secara proaktif dengan tertib, dan tepat waktu.

Pasalnya, rekam jejak sejarah menunjukkan bahwa penundaan dalam mengatasi tekanan utang negara terkait dengan resesi yang berkepanjangan, inflasi yang tinggi, dan lebih sedikit sumber daya yang digunakan untuk sektor-sektor penting seperti kesehatan, pendidikan, dan jaring pengaman sosial, dengan dampak yang tidak proporsional pada kaum miskin.

Terakhir, sangat penting untuk bekerja menuju akses keuangan yang inklusif untuk mendukung pemulihan dari pandemi. Di negara berpenghasilan rendah dan menengah, 50 persen rumah tangga tidak mampu mempertahankan konsumsi dasar lebih dari 3 bulan. Rata-rata bisnis melaporkan bahwa mereka hanya memiliki cadangan uang tunai untuk menutupi dua bulan pengeluaran.

"Rumah tangga dan usaha kecil memiliki risiko terbesar untuk terputus dari kredit, namun akses ke kredit meningkatkan ketahanan rumah tangga berpenghasilan rendah dan memungkinkan usaha kecil untuk menavigasi penutupan, bertahan dalam bisnis, dan akhirnya tumbuh dan mendukung pemulihan," tegas Bank Dunia.

Related Articles