Dukung Perfilman Nasional, Jokowi Mau Standarisasi Pajak Tiket Bioskop
Erick sebut pendanaan film perlu dipermudah.
Dok. IstimewaJakarta, FORTUNE - Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan Presiden Joko Widodo akan segera mengumumkan kebijakan standarisasi pajak untuk tiket bioskop.
Dalam video yang diunggah pada akun Instagram @erickthohir, Erick mengungkapkan kebijakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan negara terhadap industri Film nasional.
"Pak presiden akan mengumumkan sebuah kebijakan di mana kita sebagai negara berpihak kepada industri film nasional. Kita sebagai pemerintah menstandarisasi pajak film di seluruh daerah. Bahwa seluruh pungutan pajak, karcis bioskop itu sama di seluruh daerah," ujarnya dikutip Rabu (29/11).
Menurut Erick, hingga saat ini porsi film nasional di layar lebar mencapai 64 persen. Hal tersebut harus terus dipertahankan dan ditingkatkan agar industri film Indonesia bisa berjaya.
"Kalau kita enggak jaga, ini swing back seperti 2014-2015 film luar kita lebih besar," katanya.
Selain kebijakan tersebut, nantinya pemerintah juga akan membuat pendanaan baru untuk mendukung ekosistem film nasional.
"Nanti akan ditaruh menjadi satu fund untuk film nasional," ujarnya.
Namun demikian, kebijakan tersebut juga perlu didukung oleh payung hukum berupa Keputusan Presiden. Dengan demikian, pendanaan hingga perizinan yang dibutuhkan dalam pengembangan film domestik dapat dipermudah.
"Kemungkinan harus ada Kepres yang bisa memayungi seluruh ekosistem yang bisa kita lakukan baik dari segi apakah perpajakan, perizinan juga pendanaan sehingga kita ada tadi, titik akhirnya, bagaimana proses keuangan sendiri clear and clean," katanya.
Tantangan pendanaan
Industri perfilman Indonesia dihadapkan pada tantangan pendanaan (funding), meski saat ini pertumbuhan sektor ekonomi kreatif film cukup pesat dan menjanjikan.
Founder sekaligus CEO Visinema, Angga Sasongko, mengatakan banyak perusahaan kreatif—seperti production house (PH) film—tidak mendapatkan akses terhadap pendanaan secara kompleks.
“Ini yang perlu ditingkatkan. Karena dengan potensi yang besar, akan banyak sekali minat investor untuk masuk ke dalam industri film,” katanya kepada media dalam acara ‘Visinema goes to Busan’ pada September lalu.
Sebenarnya, kata Angga, dana investasi mungkin sudah tersedia, namun tidak terserap ke industri film dan menguap di tempat yang lain secara berlebihan. Padahal, perusahaan-perusahaan film saat ini punya free growth dalam beberapa tahun ke depan. Jadi, tanpa modal pun pendapatan bisa naik, karena jumlah layar film bertambah.
“Ini kalau dijual ke investor hari ini, sangat seksi,” ujarnya.
Angga juga menyebutkan pendanaan film di Indonesia tidak sampai habis dihitung jari pada satu tangan. Padahal, pendanaan adalah mekanisme terbaik bagi para pembuat film untuk lebih ekspresif mengerjakan film dengan cerita yang lebih beragam.
Selain itu, menurutnya, para pembuat film debutan bisa punya peluang besar untuk menunjukkan kemampuannya bertumbuh dalam industri film Indonesia, bahkan global
