Luhut Minta Vaksin Booster Dosis Ketiga Dikebut, Baru 33,7%

Jakarta, FORTUNE - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan vaksinasi dosis ketiga baru mencapai 33,7 persen pada pertengahan Maret 2023. Meski demikian, secara total sudah ada 450 juta dosis yang telah disuntikkan dan membuat Indonesia menduduki peringkat kelima terbesar di dunia dalam hal jumlah vaksin terbanyak yang telah diberikan.

"Khusus Jawa-Bali sebagai episentrum Covid-19, capaian vaksinasi dosis kedua telah mencapai 79 persen dari sasaran atau hampir 108 juta dosis sampai dengan pertengahan Maret 2023," ujarnya dalam acara Penghargaan Penanganan Covid-19, Senin (20/3).

Luhut mengatakan tingginya angka vaksinasi membuat penanganan Covid-19 di Indonesia jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain. Namun, kebijakan pembatasan masyarakat juga berpengaruh terhadap penanggulangan pandemi.

Meski tidak mudah dan mendapatkan banyak kritik—salah satunya karena tidak menerapkan kebijakan karantina wilayah total—Luhut mengeklaim metode "gas dan rem" Indonesia dalam penanggulangan pandemi cukup tepat. Sebab, usai pandemi, menurutnya, pemulihan ekonomi Indonesia merupakan salah satu yang terbaik di dunia. 

"Bapak Presiden [Joko Widodo] mungkin masih ingat proses pengambilan keputusannya memerlukan satu keputusan sangat cepat. Di sisi lain kita juga mendapatkan kritik dari luar apakah pola ini paling cocok atau tidak. Tapi, presiden dengan pertimbangan masukan ahli dan juga dari para pembantu presiden memutuskan melakukan yang lain daripada [kebijakan pemerintah] luar [negeri]," katanya.

Kerja banyak pihak 

Meski demikian, Luhut mengatakan keberhasilan penanganan Covid-19 merupakan kerja sama berbagai stakeholder. Keberhasilan tersebut juga berasal dari kerja berbasiskan data, ilmu pengetahuan. dan penggunaan teknologi. 

"Tak hanya berhenti di kebijakan PPKM, penanganan pandemi juga dibarengi kebijakan testing dan tracing berbagai daerah, rumah, untuk kemudian masyarakat yang terpapar dibawa ke isolasi terpusat. Keputusan ini membuat banyak meredam perkembangan Covid-19," ujarnya.

Di samping itu, keberhasilan juga merupakan hasil kerja sama berbagai pihak yang saling bantu-membantu mulai dari tenaga kesehatan, pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, akademisi, hingga negara-negara sahabat. Ini, menurutnya, menunjukkan bahwa Indonesia dapat menghadapi berbagai tantangan jika tidak terpecah-belah.

"Semua elemen bangsa bergerak menggunakan sumber daya yang ada. Kita buktikan kalau kita bersatu apa saja bisa kita lakukan," katanya.

Pada 31 Desember 2022 pemerintah memutuskan untuk mencabut kebijakan PPKM dengan sejumlah pertimbangan, di antaranya pandemi Covid-19 yang terkendali, tingkat imunitas yang tinggi di masyarakat, dan kesiapan kapasitas kesehatan yang jauh lebih baik.

Meski begitu, Luhut mengimbau berbagai stakeholder untuk terus mendorong percepatan vaksinasi booster beserta pemberi obat-obatan dan vitamin kepada masyarakat, serta menjaga penerapan protokol kesehatan. Pasalnya, saat ini Indonesia berada dalam periode transisi, dan penularan Covid-19 masih terjadi di tengah masyarakat. 

"Apalagi dalam beberapa hari ke depan teman-teman beragama muslim akan memasuki masa Ramadan. Terkendalinya kasus dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat untuk menjalankan ibadah," ujarnya.