PUPR Dorong Program Rumah Ramah Lingkungan Terjangkau
Bangunan di Indonesia menyumbang emisi langsung 4,6 persen.
Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna. (Doc: PUPR)Jakarta, FORTUNE - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik dari pemerintah maupun swasta, untuk meningkatkan kerja sama dalam mewujudkan pembiayaan perumahan hijau di Indonesia.
Hal tersebut diperlukan untuk mengakselerasi transisi energi yang adil dan terjangkau.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna, mengatakan—mengutip laporan Climate Transparency—pada 2021 bangunan gedung di Indonesia mengeluarkan 4,6 persen emisi karbon langsung (pembakaran untuk penghangat, memasak, dan lain-lain) dan 24,5 persen emisi karbon tidak langsung (jaringan listrik untuk peralatan rumah tangga).
Untuk itu, diperlukan langkah strategis untuk efisiensi pemanfaatan energi khususnya pada bangunan perumahan melalui implementasi konsep Bangunan Gedung Hijau.
"Kementerian PUPR telah menggagas Indonesia Green Affordable Housing Program (IGAHP) sebagai langkah transisi ke perumahan hijau dengan menyediakan rumah yang terjangkau baik melalui pembangunan rumah baru maupun renovasi rumah dengan menerapkan prinsip Bangunan Gedung Hijau,” ujarnya dalam acara Side Event ASEAN Chairmanship : Seminar on Energy Efficient Mortgage Development Throughout ASEAN Countries di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (22/8).
IGAHP sendiri mencakup adaptasi, mitigasi, sertifikasi, serta pembiayaan perumahan hijau yang memungkinkan Indonesia mencapai target emisi nol karbon (net zero emission) untuk sektor perumahan pada 2050. Progam ini dilaksanakan secara kolaboratif bersama para pemangku kepentingan pada bidang pembiayaan perumahan.
23,7 juta rumah tidak layak huni
Herry mengatakan Kementerian PUPR telah membangun 6,8 juta rumah pada 2015–2021 dan 1,1 juta rumah sepanjang 2022 melalui Program Satu Juta Rumah.
Terlepas dari pencapaian penyediaan perumahan tersebut, masih terdapat backlog kepemilikan rumah 12,7 juta unit dan rumah tidak layak huni 23,7 juta unit yang juga perlu diintegrasikan dengan implementasi desain Bangunan Gedung Hijau yang tahan iklim.
Sebagai upaya bersama dalam mendukung terciptanya suatu ekosistem untuk menyelaraskan seluruh upaya pemenuhan kebutuhan hunian agar dapat berjalan dengan optimal, termasuk upaya-upaya pendanaan kreatif (creative financing), pemerintah telah membentuk inisiatif Ekosistem Pembiayaan Perumahan pada 2023 yang diprakarsai oleh Kementerian Pekerjaan PUPR dan Kementerian Keuangan.
“Untuk mempercepat pemenuhan perumahan hijau yang terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem pembiayaan perumahan harus bekerja sama membangun suatu skema pembiayaan yang kreatif. Karena untuk mengatasi permasalahan backlog perumahan di Indonesia tidak bisa diselesaikan oleh satu program saja,” kata Herry.
Menteri Keuangan Sri Mulyani juga berharap seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem pembiayaan perumahan dapat mengembangkan aturan hingga instrumen dalam mewujudkan pembiayaan perumahan hijau di Indonesia.
“Untuk menuju perumahan yang efisien secara energi, kita perlu bekerja bersama untuk meningkatkan inovasi dalam pembangunan dan konstruksi gedung dan perumahan demi mencapai efisiensi energi, membatasi konsumsi energi namun tetap memperhatikan kebutuhan untuk cooling dan ventilasi,” ujarnya.
