Sri Mulyani Sebut Daya Saing RI Masih Rendah Meski Bangun Banyak Tol
INA bantu seimbangkan pembangunan dengan investasi swasta.
Kendaraan melintas di Tol Trans Sumatera Ruas Binjai - Langsa Seksi 1 (Tol Binjai-Stabat), Stabat, Langkat, Sumatera Utara, Jumat (1/4). (ANTARAFOTO/Fransisco Carolio)Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pembangunan jalan tol yang masih di era Presiden Joko Widodo belum signifikan mengungkit daya saing Indonesia di kawasan Asean.
"Dengan pembangunan infrastruktur termasuk jalan tol yang begitu banyak, rangking competitiveness Indonesia masih relatif lebih rendah dari negara Asean 5. Jadi kami pahami PR kita masih sangat banyak," ujarnya dalam acara Penandatanganan Perjanjian Induk antara Indonesia Investment Authority (INA) dengan PT Hutama Karya (Persero), Kamis (14/3).
Memang, kata Sri Mulyani, akselerasi percepatan pembangunan infrastruktur merupakan pilar sangat penting dalam memajukan ekonomi Indonesia, terutama dalam aspek perbaikan daya saing dan produktifitas.
Namun, dibutuhkan pendanaan sangat besar untuk mengoptimalisasi aset-aset infrastruktur tersebut. Dalam Rencana Jangka Menengah Panjang (RPJM) Nasional 2020-2024, tercatat bahwa kebutuhan pendanaan infrastruktur mencapai Rp6.445 triliun. Sementara APBN hanya bisa menyediakan Rp2.385 triliun atau 37 persen dari total kebutuhan tersebut.
"Ini belum pada saat negara mengahadapi shock seperti pandemi dimana dana APBN dipaksa dan terpaksa berpindah prioritas kepada masalah kesehatan dan bantuan sosial,serta pemulihan ekonomi," jelasnya.
Karena itu, pemerintah perlu mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pengelolaan aset-aset yang telah dibangun BUMN. Pasalnya, dalam pembangunan infrastruktur oleh BUMN, pemerintah sudah banyak memberikan suntikan modal.
Di sisi lain, BUMN juga tetap perlu meningkatkan kapasitasnya sehingga memiliki kemampuan memaksimalkan leverage neraca keuangannya sembari menjaga keberlanjutan perusahaan.
"Karena itu salah satu pendekatan yang penting yang hari ini akan ditunjukkan melalui penandatanganan head of agreement adalah pendekatan optimalisasi aset atau asset recycling, khusunya proyek infrastruktur yang sudah ada dari BUMN, yang sudah dibangun atau beroperasi, dengan menginjeksi fresh money tidak melalui APBN langsung, namun melalui INA," jelasnya.
INA bantu stabilisasi pembangunan
Menurut Sri Mulyani, pembentukan INA membuat Indonesia dapat mengembangkan creative financing dengan platform sangat kredibel. Ini sejalan dengan strategi Kementerian Keuangan untuk terus melakukan reformasi fiskal dengan memperbaiki sisi penerimaan, sisi belanja, serta pembiayaan yang prudent dan inovatif.
Dalam hal ini, Indonesia bisa bekerja sama dengan para investor dari berbagai sumber, sehingga bisa memperoleh investasi ekuitas yang bersifat jangka panjang.
"[Skema itu] akan sangat memberikan tambahan stabilitas bagi pembangunan Indonesia, karena bukan dalam bentuk utang dan surat berharga jangka pendek," ujarnya.
Sri Mulyani menyebut bahwa strategi co-investment dapat menjadi modal bagi Indonesia, dalam hal ini LPI untuk meyakinkan para investor. Indonesia dapat memberikan keseimbangan antara kepastian investasi dengan tingkat risiko yang sesuai (acceptable).
"Ini salah satu upaya bagi kita untuk membangun reputasi platform INA tidak hanya sekadar MoU head of aggrement, tetapi ini signaling bagi dunia bagiamana Indonesia melakukan bisnis investasi bidang infrastruktur secara kredbiel," tandas Sri Mulyani.
