Jakarta, FORTUNE – Pemerintah memutuskan memberikan subsidi harga bahan bakar minyak (BBM) bagi kapal nelayan berukuran 30 gross ton (GT) hingga 200 GT setelah harga solar non-subsidi sempat melonjak. Subsidi tersebut tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan didanai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan nelayan dengan kapal di bawah 30 GT masih memperoleh BBM bersubsidi dengan harga sekitar Rp6.800 per liter. Sementara itu, kapal berukuran lebih besar harus membeli solar non-subsidi yang harganya sempat naik hingga Rp21.300 per liter.
"Pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga khusus. Tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah Rp15.000 per liter," kata Airlangga usai menjalani rapat dengan Presiden Prabowo Subianto, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (13/7).
Ia menjelaskan, berdasarkan rata-rata biaya produksi solar di dalam negeri, harga keekonomian BBM tersebut Rp18.600 per liter. Dengan demikian, pemerintah akan memberikan subsidi Rp3.600 per liter agar harga yang dibayarkan oleh nelayan turun menjadi Rp15.000 per liter.
Airlangga mengatakan subsidi tersebut akan dibiayai menggunakan dana BPDP, bukan APBN.
"Sekarang BPDP mempunyai cukup dana untuk membiayai hal tersebut," katanya.
Pemerintah menetapkan kuota penyaluran BBM bersubsidi tersebut mencapai 400.000 ton untuk kebutuhan selama enam bulan ke depan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan kementeriannya segera menerbitkan regulasi sebagai dasar pelaksanaan kebijakan tersebut.
Ia berharap penurunan harga BBM menjadi Rp15.000 per liter dapat memberikan kepastian usaha sekaligus meringankan beban operasional nelayan skala menengah dan besar.
"Harga Rp15.000 ini diharapkan dapat membantu proses operasional nelayan [dengan kapal] 30 GT ke atas," ujar Bahlil.
Bahlil menegaskan subsidi tersebut berasal dari dana BPDP sehingga tidak membebani APBN. Meski demikian, pemerintah akan memperketat pengawasan agar penyalurannya tepat sasaran.
Kementerian ESDM akan berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menentukan titik-titik penyaluran BBM bersubsidi.
"Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan kemudian salah dipergunakan," kata Bahlil.