Implementasi B50 Dinilai Dapat Efisiensi Rp48 Triliun Impor BBM
- Pemerintah menyiapkan implementasi biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026 yang diproyeksikan menghemat impor BBM hingga Rp48 triliun.
- Program ini memperkuat pemanfaatan sawit domestik, dengan industri sawit menyumbang sekitar 3,5% terhadap PDB dan nilai ekspor mencapai US$40 miliar pada 2025.
- Pemerintah juga fokus pada keberlanjutan melalui RAN-KSB dan sertifikasi ISPO untuk menjaga kinerja ekspor serta kesejahteraan pekebun rakyat.
Jakarta, FORTUNE - Pemerintah tengah mempersiapkan implementasi biodiesel B50 yang diproyeksikan mampu menekan impor bahan bakar minyak (BBM) dengan efisiensi hingga Rp48 triliun.
Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dida Gardera mengatakan bahwa peningkatan pemanfaatan sawit untuk kebutuhan domestik melalui program biodiesel terus berjalan.
“Implementasi B35 pada 2024 telah dilanjutkan dengan B40 pada 2025, dan saat ini pemerintah tengah mempersiapkan implementasi B50,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (30/4).
Sebagai konteks, B50 adalah program bahan bakar nabati (biodiesel) Indonesia yang terdiri dari campuran 50 persen bahan bakar diesel berbasis minyak kelapa sawit dan 50% solar konvensional. Kebijakan ini akan diimplementasikan mulai 1 Juli 2026 untuk mengurangi impor bahan bakar fosil.
Ia menyebut peningkatan pemanfaatan sawit untuk kebutuhan domestik terus dilakukan seiring penguatan kontribusi sektor tersebut terhadap perekonomian. Industri sawit tercatat menyumbang sekitar 3,5 persen terhadap PDB, dengan nilai ekspor 2025 mencapai sekitar US$40 miliar dan volume 38,84 juta ton atau naik 11 persen.
Kinerja positif tersebut menunjukkan bahwa sawit tidak hanya menjadi komoditas unggulan ekspor Indonesia, tapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya para pekebun rakyat. Hal ini juga tercermin dari perbaikan harga tandan buah segar (TBS) yang memberikan dampak positif bagi pekebun.
Di sisi lain, peningkatan kebutuhan dalam negeri diimbangi dengan kenaikan produksi, sehingga kinerja ekspor sawit tetap terjaga. Hal ini didukung oleh permintaan global yang kuat serta harga komoditas yang masih kompetitif di pasar internasional.
Di sisi lain, peningkatan kebutuhan domestik diimbangi dengan kenaikan produksi sehingga kinerja ekspor tetap terjaga. Pemerintah juga terus mendorong hilirisasi, dengan porsi ekspor bahan mentah yang kini turun menjadi sekitar 8 persen.
Penguatan aspek keberlanjutan dilakukan melalui implementasi Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) dan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), termasuk penyempurnaan regulasi dan penguatan tata kelola data geospasial.
“Sekali lagi, kami mengajak komitmen kita semua agar sawit ini terus kita jaga untuk selalu menjadi komoditi unggulan dan sebagai alat utama untuk kesejahteraan masyarakat kita,” kata Dida.
