Jokowi Ungkap 6 Fokus Kebijakan dalam APBN 2023

Untuk memastikan fokus tersebut bisa berjalan baik dan dikawal ketat di lapangan. Jokowi meminta pada seluruh kementerian, kepala lembaga, dan juga pemerintah daerah mengendalikan secara detail belanja pemerintah dan tak terjebak rutinitas. "Ini juga sudah berkali-kali saya ingatkan, memperbesar pembelian produk-produk dalam negeri, khususnya produk UMKM,” ujarnya.

Jokowi meminta jajarannya untuk meningkatkan sinergi dalam melaksanakan program-program pemerintah. “Perlu saya ingatkan bahwa tidak ada program kementerian yang tidak bersinggungan dengan kementerian yang lain," katanya.

Oleh sebab itu, kerjanya harus kerja terintegrasi, tidak sektoral, dan berjalan sendiri-sendiri.

Jokowi menyampaikan terdapat strategi besar yang telah disiapkan harus dikerjakan secara konsisten di lapangan. Apalagi, APBN kini menjadi instrumen stabilitas untuk mengendalikan inflasi, sekaligus instrumen perlindungan sosial pada masyarakat rentan dan mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional serta reformasi structural.

Di tengah dunia proyeksi gelap perekonomian dunia, Indonesia dinilai masih memiliki peluang ekonomi ynag kebih baik. Ini didukung dengan tingkat inflasi masih cukup terkendali di sekitar 5 persen. "Terakhir, saya mendapatkan angka 5,8 persen, di saat rata-rata inflasi dunia di atas 10 persen dan bahkan ada yang mencapai lebih dari 75 persen,” kata Presiden.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa belanja negara yang disepakati dalam APBN 2023 adalah sebesar Rp3.061,2 triliun, yang dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.246,5 triliun serta TKDD sebesar Rp814,7 triliun. Sementara itu, pendapatan negara dalam APBN Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp2.463,0 triliun.

Menurutnya, target ini mencerminkan kehati-hatian dalam mengantisipasi ketidakpastian harga komoditas dan kecenderungan pelemahan ekonomi global dan dampaknya terhadap ekonomi Indonesia. 

"Target ini juga akan dicapai melalui berbagai reformasi perpajakan dan pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk memperkuat fondasi perpajakan yang lebih adil dan efektif serta mendukung pendanaan pembangunan secara sehat dan berkelanjutan,” ucapnya.