Kapan UMP 2026 Diumumkan? Cek Jadwal dan Prediksi Kenaikannya

Berdasarkan pernyataan Menaker Yassierli, pemerintah menargetkan pengumuman UMP 2026 dilakukan sebelum 31 Desember 2025 agar dapat berlaku mulai Januari 2026. Beberapa pemerintah daerah, termasuk DKI Jakarta, menyatakan bahwa finalisasi pembahasan sudah mendekati tahap akhir.

Dengan demikian, pengumuman diperkirakan berlangsung pada pertengahan hingga akhir Desember 2025, menunggu rampungnya formula resmi. Pasalnya, hingga pekan kedua bulan Desember, pemerintah belum mengumumkan formula resmi yang akan digunakan dalam penetapan UMP 2026.

Menaker Yassierli hanya memastikan bahwa rumusan penyesuaian upah akan dirilis dalam waktu dekat dan ditargetkan rampung sebelum 31 Desember 2025 agar UMP dapat berlaku mulai Januari 2026. Hal ini selaras dengan pernyataannya pekan lalu bahwa pengumuman diharapkan sebelum 31 Desember 2025.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa pembahasan UMP di daerahnya belum mencapai kata sepakat karena masih terjadi perbedaan pendapat antara kelompok buruh dan pengusaha.

Ia menyatakan bahwa pemerintah daerah harus berperan sebagai penengah dan Pemprov DKI Jakarta harus menjadi wasit yang adil.

Dari sisi pemerintah pusat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pertumbuhan ekonomi kuartal III 2025 menjadi komponen kunci dalam rumusan penentuan UMP 2026. Data tersebut digunakan karena penetapan upah harus dilakukan sebelum akhir tahun.

Kalangan buruh menyampaikan kekhawatiran mengenai potensi kenaikan UMP yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Ketua Umum KSPSI Andi Gani Nena Wea mengatakan dirinya memperoleh informasi awal bahwa kenaikan upah tahun depan kemungkinan lebih rendah dari kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5 persen.

“Bocoran 2 hari yang lalu dari sumber yang sangat terpercaya dan saya sudah berhitung. Memang secara kalkulasi, upahnya menurun,” ujar Andi, di Jakarta, Kamis (4/12).

Ia juga menyoroti belum terbukanya formula penghitungan UMP 2026 yang menurutnya dapat memicu ketidakpastian. Andi menyebut bahwa berbagai simulasi yang beredar belum dapat dipastikan akurasinya karena pemerintah belum mengungkap metode resmi. Ia meminta pemerintah membuka ruang dialog agar perumusan formula tidak memunculkan keresahan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai bahwa pemerintah hanya menetapkan kenaikan sekitar 4,3 persen berdasarkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang belum diumumkan kepada publik.

Dengan asumsi kenaikan 4,3 persen sebagaimana disebutkan kalangan buruh, berikut perkiraan UMP 2026 untuk provinsi-provinsi di Pulau Jawa serta beberapa provinsi strategis di luar Jawa.

Pulau Jawa

Provinsi lainnya

Daftar tersebut merupakan proyeksi berdasarkan asumsi kenaikan yang beredar, bukan penetapan resmi pemerintah.