Kasus Covid-19 Turun, Pemerintah Waspadai Potensi Gelombang Ketiga

Berdasarkan data Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) per 19 September 2021, kasus aktif nasional tercatat sebanyak 60.969 kasus. Angka itu turun 86,41 persen sejak awal PPKM Leveling 9 Agustus 2021 lalu.

Sejak 9 Agustus hingga 19 September, jumlah kasus aktif di luar Jawa-Bali terus menurun, dengan penurunan tertinggi terjadi di wilayah Maluku-Papua sebesar 87,71 persen, disusul Nusa Tenggara sebesar 86,75 persen, Kalimantan sebesar 81,48 persen, Sulawesi sebesar 81,13 persen, dan Sumatera sebesar 80,52 persen.

Tingkat Kesembuhan atau recovery rate (RR) secara nasional adalah 95,19 persen, lebih baik dari tingkat kesembuhan secara global yang tercatat sebesar 89,79 persen. Sementara kesembuhan di Jawa-Bali sebesar 95,69 persen dan luar Jawa-Bali sebesar 94,17 persen.

Sedangkan tingkat kematian atau case fatality rate (CFR) Nasional sebesar 3,35 persen, masih lebih tinggi dari CFR Global yang tercatat sebesar 2,05%, sementara CFR Jawa-Bali sebesar 3,49 persen dan Luar Jawa-Bali sebesar 3,07 persen.

Di sisi lain, Airlangga juga memaparkan rencana Pemerintah supaya Indonesia dapat masuk masa transisi dari pandemi menjadi endemi. Dari sisi hulu yaitu dengan mengintensifkan vaksinasi pada bulan ini sampai Oktober 2021 menjadi sebanyak 2,5 juta suntikan per hari, mendisiplinkan 3M, mengakselerasi testing dan tracing, serta mengintensifkan screening PeduliLindungi, dan rumah masyarakat juga harus memiliki ventilasi yang baik.

Sebaliknya, di sisi hilir dilakukan peningkatan kapasitas Rumah Sakit, menyediakan tenaga kesehatan yang cukup, dan mengamankan ketersediaan oksigen dan obat-obatan.

“Untuk bisa masuk kondisi transisi dari pandemi ke endemi, maka prasyarat yang sudah harus dipenuhi yaitu Fatality Rate ± 2 persen setara rata-rata global, Kasus Aktif ≤100 ribu, Positivity Rate ≤5 persen , Kasus Baru ≤5,000, dan BOR ≤40 persen,” tutur Airlangga.

Terkait cakupan vaksinasi di wilayah Luar Jawa, Airlangga menyebutkan kinerja beberapa kabupaten atau kota masih perlu dikejar untuk mencapai target 70 persen dosis 1 dan terutama 60 persen dosis 1 untuk lansia. “Stok vaksin yang ada di daerah agar segera dihabiskan dan jangan ditahan,” ujarnya.

Kemudian, untuk efektivitas dan fleksibilitas, menurut Airlangga alokasi vaksin bagi TNI/Polri di tingkatkan menjadi 25 persen untuk TNI dan 25 persen untuk Polri (dari sebelumnya masing-masing 20%). Sementara itu, 50 persen dialokasikan untuk dinkes di kabupaten/kota.