Jakarta, FORTUNE — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta Badan Pusat Statistik (BPS) memperbarui bobot tarif angkutan udara dalam penghitungan inflasi nasional pada 2027. Langkah ini bertujuan agar kontribusi kenaikan harga tiket pesawat terhadap inflasi lebih mencerminkan pola pengeluaran masyarakat.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F. Laisa mengatakan, bobot angkutan udara dalam Indeks Harga Konsumen (IHK) saat ini mencapai 0,72 persen. Angka tersebut relatif tinggi dibandingkan Malaysia yang hanya sekitar 0,2 persen.
"Kemenhub telah berkomunikasi dengan BPS agar bobot ini dimutakhirkan pada tahun 2027," kata Lukman dalam paparannya saat Rapat Koordinasi Inflasi Daerah disiarkan secara virtual, Senin (9/11).
Menurutnya, kelompok transportasi memiliki bobot 11,94 persen terhadap IHK. Namun, sebagian besar berasal dari transportasi pribadi, seperti pengoperasian kendaraan yang berbobot 6,97 persen, termasuk bensin sebesar 4,43 persen, serta pembelian kendaraan sebesar 2,9 persen. Sementara itu, jasa angkutan penumpang dan barang hanya berbobot 2,06 persen, dengan angkutan udara sebesar 0,72 persen.
Kemenhub juga menyoroti ketimpangan bobot angkutan udara antarwilayah. Di Papua, bobotnya mencapai sekitar 0,71 persen atau hampir empat kali lipat dari bobot nasional. Kondisi ini dinilai perlu diperhatikan karena sejumlah wilayah Papua sangat bergantung pada penerbangan, termasuk angkutan perintis.
Lukman mengungkapkan, hasil analisis Kemenhub terhadap 77 kabupaten/kota selama Januari 2024 hingga September 2026 menunjukkan korelasi inflasi angkutan udara dengan inflasi umum secara nasional hanya 0,09 atau sangat lemah. Dari 77 daerah, hanya sembilan yang menunjukkan korelasi signifikan. Enam di antaranya berkorelasi positif, yakni Jayapura, Timika, Manokwari, Jayawijaya, Ambon, dan Maumere.
"Secara nasional hampir tidak ada keterkaitan, sedangkan di sebagian daerah Indonesia Timur keterkaitannya nyata," ujarnya.
Di sisi lain, Kemenhub mengakui tarif pesawat menghadapi tekanan kenaikan biaya operasional. Harga avtur melonjak hingga Rp29.116 per liter pada April–Mei 2026, sementara pelemahan rupiah yang terjadi dari sekitar Rp16.800 menjadi Rp18.150 per dolar AS turut meningkatkan biaya sewa pesawat, perawatan, dan suku cadang. Kedua faktor tersebut disebut memengaruhi sekitar 70 persen perubahan harga tiket pesawat.
Untuk meredam tekanan tersebut, pemerintah memberikan sejumlah insentif, termasuk fasilitas bea masuk 0 persen untuk suku cadang pesawat. Pemerintah juga menyesuaikan fuel surcharge secara bertahap mengikuti pergerakan harga avtur, yakni menjadi 30 persen pada Agustus dan kembali 40 persen sejak September 2026.
Selain itu, pemerintah memberikan stimulus tiket pesawat pada periode permintaan tinggi. Kemenhub mencatat kebijakan tersebut mampu menurunkan harga tiket rata-rata 9,4 persen bagi sekitar 9,7 juta penumpang, meskipun harga avtur sedang mengalami lonjakan pada April hingga Juni 2026.
"Ini menunjukkan stimulus efektif menjaga keterjangkauan tiket sekaligus mobilitas masyarakat," kata Lukman.
Ke depan, Kemenhub menilai kebijakan pengendalian tarif pesawat perlu dilakukan secara lebih selektif, bukan melalui intervensi menyeluruh secara nasional.
"Prinsip kebijakan kami adalah intervensi yang tepat sasaran, bukan menyeluruh secara nasional," ujarnya.
Pemerintah akan memprioritaskan keberlanjutan industri penerbangan sekaligus memberikan perhatian khusus kepada wilayah Indonesia Timur yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap transportasi udara.