Kemenhub Siapkan Fasilitas Vaksinasi di Simpul Transportasi Mudik

Kepala Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Letjen TNI Suharyanto, mengatakan para pemudik yang telah menerima dosis ketiga atau booster tidak lagi wajib melakukan tes antigen atau PCR.

Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, masyarakat yang ingin mudik wajib melakukan vaksinasi Covid-19 dosis lengkap dan diwajibkan untuk menunjukkan hasil tes antigen 1x24 jam atau PCR 3x24 jam. Sedangkan, bagi yang baru dapat sekali vaksin, wajib menunjukkan hasil PCR 3x24 jam.

Bagi pemudik dengan kondisi kesehatan khusus, wajib menunjukkan hasil PCR 3x24 jam dengan lampiran surat keterangan dokter. Untuk anak di bawah 6 tahun, tidak butuh tes, namun harus bersama pendamping yang sudah memenuhi jumlah vaksinasi sesuai syarat yang ditetapkan. Anak usia 6-17 tahun juga tidak perlu tes, namun harus menunjukkan bukti vaksinasi dosis kedua.

“Satgas ini bukan untuk membatasi para pemudik, tapi mudah-mudahan mudik yang dilaksanakan ini bisa berjalan dengan tetap aman, lancar, dan tidak terjadi penularan signifikan,” kata Suharyanto. 

Suharyanto mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan Covid-19 selama Ramadan dan Lebaran. Jika tidak ada peningkatan kasus Covid-19, pembahasan terkait peralihan dari pandemi menuju endemi akan dilakukan.

Dia berharap, pasca Idulfitri 2022 kasus Covid-19 tak seperti liburan-liburan panjang sebelumnya selalu diikuti kenaikan kasus penularan dan timbul varian baru. 

"Apabila tetap landai, tidak ada peningkatan kasus yang signifikan, mungkin baru kita akan berpikir untuk beralih status menjadi endemi,” ujar Suharyanto.

Budi Karya memperkirakan terdapat 79 juta pemudik lebaran dengan tujuan paling banyak ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. “Tentu ini bisa dimaklumi. Dua tahun terakhir ini dilakukan pembatasan perjalanan, banyak yang ingin mudik Lebaran,” ujarnya.

Animo mudik yang cukup tinggi ini harus diiringi dengan kesiapan sarana dan prasarana yang memadai. Keselamatan dari risiko penularan Covid-19 menjadi faktor utama. Moda transportasi harus dipastikan dalam kondisi yang prima sebelum melakukan perjalanan.

“Kami juga akan dan sedang menginstruksikan operator prasarana dan sarana transportasi– seperti pilot, nakhoda, masinis, atau supir bus–terus memastikan protokol kesehatan, dan itu harus jadi satu acuan yang harus kita lakukan,” ujarnya.