Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel Fortune IDN lainnya di IDN App
Kementan Targetkan 200 Ribu Hektare untuk Program Sawit Rakyat 2023
Petani mengumpulkan buah sawit hasil panen di perkebunan Mesuji Raya, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Senin (9/5/2022). ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/pras.

Jakarta, FORTUNE – Kementerian Pertanian (Kementan) tahun ini menargetkan program peremajaan sawit rakyat (PSR) menjangkau luas 200.000 hektare.

Direktur Jenderal Perkebunan Kementan, Andi Nur Alamsyah, optimistis pihaknya dapat menyelesaikan target tersebut dengan baik melalui kolaborasi dengan Kementerian Agraria Tata Ruang//Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Dia pun mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan kedua kementerian tersebut untuk menyederhanakan aturan yang selama ini dinilai menghambat realisasi program PSR.  

“Saya yakin betul tahun ini target 180.000 hektare sampai 200.000 hektare bisa kita selesaikan dengan baik, dengan modal kolaborasi dengan baik,” kata dia dalam rapat koordinasi Kelapa Sawit Nasional, Senin (27/2).

Target PSR 180.000 hektare per tahun sejauh ini belum pernah tercapai. Pada 2017–2022, total realisasi peremajaan PSR bahkan hanya 278.000 hektare.

Padahal Kementan memperkirakan terdapat 2,8 juta hektare dari total 6,9 juta hektare kebun sawit milik rakyat yang berpotensi untuk diremajakan karena tanamannya sudah tua atau berusia di atas 25 tahun dan sehingga produktivitasnya rendah.

Realisasi PSR rendah

Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Eddy Abdurrachman, sempat mengatakan ada anggaran khusus untuk PSR, namun realisasinya tidak pernah maksimal. BPDPKS mengalokasikan Rp30 juta per hektare lahan kelapa sawit untuk program tersebut, tapi capaiannya pada 2022 hanya 30.700 hektare dari target 180.000 hektare.

“Berapa pun sekarang ini tadi yang diperlukan untuk PSR akan kami kasih, sepanjang itu bisa terserap. Masalahnya gini. Misal alokasikan Rp50 triliun, tapi [petani] cuma bisa menyerap Rp1 triliun, kan enggak ada gunanya Rp50 triliun itu," ujarnya, Kamis (9/2).

Eddy menilai realisasi PSR rendah karena beratnya persyaratan bagi petani sawit di Tanah Air. Ia menyarankan persyaratan tersebut dipermudah.

Sepanjang 2017–2022, BPDPKS telah menggelontorkan Rp7,5 triliun untuk 278.000 hektare.

Editorial Team

Related Article