KKP dan BPOM Jamin Mutu Perikanan selama Ramadan 2025

03 Mar 2025, 10:45 WIB

Farid Nurhakim

Ilustrasi perikanan Indonesia (freepik.com)

Intinya sih...

KKP dan BPOM menjaga mutu dan keamanan pangan perikanan di daerah selama Ramadan dan Lebaran 2025.
KKP dan BPOM berbagi hasil uji, melakukan pemantauan di pasar tradisional dan modern, serta melibatkan pemda dalam pengawasan rantai distribusi ikan.
Sinergitas antara KKP RI dengan BPOM RI dilaksanakan di semua UPT Badan Mutu KKP RI se-Indonesia untuk mewujudkan pasar aman dan sehat.

Jakarta, FORTUNE – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI berkomitmen untuk menjaga mutu dan keamanan pangan perikanan di daerah-daerah sepanjang Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 2025.

“Kami berkomitmen menjaga mutu dan keamanan pangan perikanan di daerah bersama BPOM,” kata Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu) KKP RI, Ishartini dalam keterangannya, Jumat (28/2).

Selama penerapannya di lapangan, dia menyebut bahwa KKP dan BPOM akan berbagi hasil uji dan tim penguji. Lalu, tempat-tempat yang dikunjungi tak hanya pasar tradisional, melainkan juga pasar modern.

“Kami kompak saling berbagi hasil uji dan melakukan pemantauan di pasar tradisional maupun modern,” ujar Ishartini.

Kemudian dia mengatakan bahwa kerja sama KKP dan BPOM dilaksanakan di semua unit pelaksana teknis (UPT) Badan Mutu KKP RI se-Indonesia. “Intinya kami ingin mewujudkan pasar aman dan sehat,” terang Ishartini.

Libatkan pemda

Sementara itu, Ishartini mengaku juga melibatkan pemerintah daerah (pemda) untuk menjamin mutu dan keamanan pangan perikanan. Hal ini sejalan dengan semangat Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).

Menurut Ishartini, kerja sama ini ditujukan untuk penerapan standar mutu dan keamanan pangan pada produk perikanan. Contohnya, sertifikasi cara penanganan ikan yang baik (CPIB) dan hazard analysis and critical control points (HACCP).

Selain itu, kata Ishartini, KKP RI dan pemda akan mengawasi rantai distribusi ikan, mulai dari nelayan, pembudidaya, hingga pasar.

“Ini termasuk sertifikasi kualitas hasil tangkapan dan produk olahan,” jelas dia.

Kerja sama dengan pemda pun termasuk dalam penerapan budaya mutu di pelabuhan perikanan, tempat pelelangan ikan (TPI), cold storage, dan fasilitas pengolahan ikan untuk menjaga mutu produk dari hulu ke hilir.

Terakhir, terdapat kerja sama dalam pelatihan untuk peningkatan pemahaman nelayan dan pembudidaya tentang cara menjaga kualitas hasil perikanan, serta penerapan teknologi yang lebih higienis.

“Kami tidak sendiri dalam melaksanakan penjaminan mutu, karena ada pemda dan instansi lain yang turut bersinergi dengan kami,” kata Ishartini.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono optimistis upaya meningkatkan kualitas produksi perikanan nasional yang kian bertambah bakal membantu mendongkrak nilai ekspor komoditas tersebut. Oleh karena itu, KKP RI akan terus mengutamakan peningkatan kualitas produksi dan budi daya berkelanjutan lewat pengoptimalan pelaksanaan lima program ekonomi biru.