Kutukan SDA Mengintai, Indef Soroti Lemahnya Tata Kelola

30 Jun 2026, 07:59 WIB

Desy Yuliastuti

News

Channel

Add Us on Google

Kutukan SDA Mengintai, Indef Soroti Lemahnya Tata Kelola

ilustrasi hutan Indonesia (unsplash.com/Jorge Franganillo)

Intinya Sih

Indef menilai Indonesia mulai menunjukkan gejala kutukan sumber daya alam akibat lemahnya tata kelola, meningkatnya ketergantungan pada komoditas, dan menurunnya kontribusi sektor manufaktur terhadap ekonomi nasional.
Didik J. Rachbini menegaskan bahwa dampak kekayaan alam bergantung pada kualitas institusi, tata kelola pemerintahan, serta sistem politik yang efektif dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Penguatan demokrasi, transparansi anggaran, dan kelembagaan yang akuntabel dinilai menjadi kunci agar kekayaan alam Indonesia dapat menjadi berkah pembangunan, bukan beban ekonomi jangka panjang.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, FORTUNE — Melimpahnya cadangan nikel, batu bara, minyak sawit, hingga berbagai komoditas strategis belum tentu menjadi jaminan kemakmuran bagi Indonesia. Di balik kekayaan alam tersebut, ekonom menilai mulai muncul sejumlah gejala yang mengarah pada resource curse atau kutukan sumber daya alam, yakni kondisi ketika kekayaan komoditas justru menghambat pembangunan ekonomi.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini mengatakan Indonesia saat ini berada pada fase yang menentukan apakah kekayaan sumber daya alam akan menjadi modal pembangunan atau justru berubah menjadi beban ekonomi jangka panjang.

"Indonesia ini ada di simpang jalan antara berkah dan kutukan. Tidak tahu nanti bagaimana nasibnya," katanya dalam diskusi publik INDEF bertema Sumber Daya Alam: Berkah atau Kutukan?, Senin (29/6).

Menurut Didik, keberadaan sumber daya alam pada dasarnya tidak otomatis membawa manfaat ataupun kerugian. Dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kualitas institusi, tata kelola pemerintahan, serta sistem politik yang menopangnya.

Ia mencontohkan Norwegia, Australia, dan Kanada sebagai negara yang mampu mengubah kekayaan alam menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi berkat kelembagaan yang kuat. Sebaliknya, Venezuela dan Nigeria menjadi contoh negara yang gagal mengelola sumber daya alam sehingga menghadapi kemiskinan, lemahnya diversifikasi ekonomi, dan rapuhnya institusi.

Didik mengutip riset ekonom Indef Nailul Farih yang menunjukkan bahwa hubungan antara sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi bersifat kondisional. Kekayaan alam cenderung memberikan manfaat bagi negara berpendapatan menengah dan tinggi yang memiliki institusi kuat, tetapi justru berdampak negatif di negara dengan kualitas kelembagaan yang lemah.

Mengacu pada teori New Institutional Economics, ia menjelaskan bahwa perlindungan hak kepemilikan, birokrasi yang efektif, tata kelola yang baik, serta institusi politik yang mendukung dunia usaha merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan pengelolaan sumber daya alam.

"Masalah yang harus dibenahi bukan sumber daya alamnya, melainkan kebijakannya dan sistem ekonomi politiknya," katanya, menegaskan.

Gejala kutukan sumber daya alam

Dalam paparannya, Didik menilai Indonesia mulai memperlihatkan gejala partial resource curse. Indikasinya terlihat dari menurunnya kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto selama beberapa dekade terakhir, meningkatnya ketergantungan terhadap komoditas seperti batu bara, nikel, dan minyak sawit, serta masih kuatnya praktik perburuan rente dalam pengelolaan sumber daya alam.

Menurutnya, praktik tersebut muncul melalui berbagai persoalan, mulai dari proses perizinan, dominasi kepentingan oligarki, hingga ketidakpastian regulasi yang pada akhirnya mengurangi manfaat ekonomi dari kekayaan alam.

Ia menambahkan, teori kutukan sumber daya alam menjelaskan bahwa besarnya penerimaan dari sektor komoditas dapat memicu korupsi, memperkuat oligarki politik, menekan produktivitas sektor di luar komoditas, hingga memunculkan konflik perebutan rente apabila institusi negara tidak berjalan secara efektif.

Sebaliknya, negara yang berhasil mengelola kekayaan alam umumnya didukung demokrasi yang kuat, kelembagaan yang transparan, pengelolaan dana kekayaan negara yang akuntabel, investasi pada pendidikan, serta struktur ekonomi yang lebih beragam.

Karena itu, Didik menilai tantangan Indonesia tidak berhenti pada peningkatan produksi maupun hilirisasi komoditas. Yang lebih penting adalah memperkuat kualitas institusi agar kekayaan alam dapat menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Indonesia memerlukan kualitas politik yang baik, ada check and balance, penggunaan anggaran yang transparan," ujarnya.

Ia menegaskan, besarnya cadangan sumber daya alam bukanlah faktor yang secara otomatis menentukan tingkat kesejahteraan suatu negara.

"Kalau Anda datang ke Korea, kanan kirinya batu-batu, tidak ada sumber daya alam. Tetapi sekarang pendapatan per kapitanya jauh lebih tinggi. Jadi institusinya yang menjadi penting," kata Didik

Dapat dikatakan bahwa masa depan perekonomian Indonesia tidak hanya ditentukan oleh melimpahnya cadangan komoditas strategis, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah membangun tata kelola yang transparan, memperkuat kelembagaan, dan menciptakan iklim usaha yang sehat agar kekayaan alam benar-benar menjadi modal pembangunan, bukan justru berubah menjadi kutukan ekonomi.