Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan memangkas anggaran daerah atau kementerian yang tidak menjalankan keputusan Satgas Debottlenecking dalam upaya mempercepat penyelesaian hambatan investasi.
Satgas Debottlenecking berada di bawah pengawasan langsung Presiden Prabowo dan menjadi wadah bagi pelaku usaha untuk melaporkan kendala investasi agar segera ditindaklanjuti secara rutin setiap pekan.
Pemerintah mengajak investor menanamkan modal di Indonesia dengan keyakinan pada fundamental ekonomi yang kuat, pertumbuhan 5,61 persen, serta komitmen menjaga stabilitas dan iklim investasi nasional.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengancam akan memangkas anggaran pemerintah daerah maupun kementerian yang tidak menjalankan keputusan Satuan Tugas (Satgas) Debottlenecking, tim yang dibentuk pemerintah untuk mempercepat penyelesaian berbagai hambatan investasi.

"Saya sekarang menjabat sebagai Menteri Keuangan. Jika ada pemerintah daerah atau kementerian yang menyimpang dari keputusan Satgas Debottlenecking, saya akan memangkas anggaran mereka," tegas Menkeu saat bertemu dengan pelaku usaha, termasuk investor dan perusahaan- perusahaan asal Korea Selatan yang tergabung dalam KOCHAM Indonesia (Korean Chamber of Commerce and Industry in Indonesia), dikutip Senin (29/6).

Menurutnya, satgas tersebut bekerja di bawah pengawasan langsung Presiden Prabowo Subianto sehingga seluruh keputusan yang dihasilkan wajib dijalankan oleh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. “Proses ini dipantau langsung oleh Presiden sehingga setiap keputusan yang telah ditetapkan harus dilaksanakan,” ujar Purbaya.

Purbaya menjelaskan, Satgas Debottlenecking dibentuk untuk mempercepat penyelesaian berbagai kendala yang dihadapi investor dalam merealisasikan investasinya di Indonesia. Pemerintah juga memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar berbagai persoalan regulasi maupun operasional dapat segera diselesaikan.

Menurut Purbaya, seluruh pelaku usaha memiliki akses yang sama untuk melaporkan hambatan investasi kepada Satgas Debottlenecking. Ia menilai mekanisme tersebut terbuka bagi seluruh investor yang membutuhkan dukungan pemerintah.

“Pada dasarnya setiap pelaku usaha dapat melaporkan masalahnya kepada Satgas Debottlenecking. Mekanisme ini terbuka untuk semua pihak. Jika masih ada hambatan dan belum dilaporkan kepada satgas, maka kesempatan penyelesaiannya belum dimanfaatkan secara optimal,” katanya.

Ia mengatakan, setiap laporan yang diterima akan segera ditindaklanjuti. Satgas Debottlenecking menggelar rapat penanganan secara rutin setiap pekan untuk memastikan penyelesaian berbagai persoalan investasi berjalan cepat.

Dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga mengajak investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Menurutnya, fundamental ekonomi nasional tetap kuat di tengah ketidakpastian global sehingga Indonesia masih menjadi salah satu tujuan investasi yang menjanjikan.

“Indonesia adalah negara yang tepat untuk berinvestasi. Anda jangan ragu untuk menempatkan investasi di Indonesia karena fundamental ekonomi Indonesia sangat baik, demikian juga dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat baik di level 5,61 persen,” kata Purbaya.

Ia mengatakan, pemerintah akan terus menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat iklim investasi melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sehingga berbagai hambatan investasi dapat diselesaikan secara cepat dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha.